PR DEPOK - Kasus positif harian Covid-19 di Indonesia terus alami lonjakan setiap harinya. Terbaru per Jumat 25 September 2020, kasus positif Covid-19 bertambah 4.823 orang.
Dari jumlah yang dicatat selama 24 jam tersebut, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak kasus baru Covid-19 dengan 1.171 kasus.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Netty Prasetiyani Aher turut angkat bicara.
Baca Juga: Terawan Sebut Semua Orang Harus Dianggap Positif Corona, Christ Wamea: Kapan Presiden Ganti Menkes
Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini mendesak agar pemerintah pusat turut membantu Pemerintah Provinsi (Pemrpov) DKI Jakarta dalam penanganan pandemi Covid-19 dan jangan semata hanya melontarkan komentar saja.
"Pemerintah Pusat harus turun tangan membantu DKI, jangan hanya berkomentar. Bantu atasi kurangnya fasilitas kesehatan baik berupa ambulance, ruang isolasi, tenaga kesehatan hingga ketersediaan alat dan bahan," ujar Netty.
Selain mendesak Pemerintah Pusat, Netty Prasetiyani turut berkomentar dan mempertanyakan kinerja dari sosok Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui bersama, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab menekan pertumbuhan kasus Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.
Baca Juga: Tak Hanya di Pesisir Selatan Jawa, BMKG Sebut Daerah-daerah Ini Juga Berpotensi Dilanda Tsunami
"Apa langkah yang sudah diambil Menko Kemaritiman dan Investasi selaku penanggungjawab sembilan provinsi dalam menekan pertumbuhan kasus," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Warta Ekonomi dengan artikel berjudul "Covid di Wilayah Anies Cetak Rekor Lagi, PKS: Kerjaan Pak Luhut Ngapain Aja?"
Lebih lanjut, Netty menyebutkan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk Pemerintah Pusat mendukung langkah konkret, dan meninggalkan ego kepemimpinan serta menyatukan langkah dalam menghadapi pandemi. Ibu kota adalah pertaruhan.
"DKI sudah berjibaku sejak awal pandemi dengan peta jalan yang cukup baik, mulai dari penetapan PSBB masa transisi hingga akhirnya kembali PSBB total, meski sempat silang pendapat," ucapnya.
Jika PSBB total kali ini kembali gagal, menurut Netty, maka akan mempengaruhi kepada kondisi daerah lain dan juga sikap negara-negara di dunia terhadap Indonesia.*** (Vicky Fadil/Warta Ekonomi)
Baca Juga: Donald Trump Enggan Berikan Jabatan Presiden Meski Kalah, Joe Biden: Sangat Irasional!
Disclaimer
Artikel ini merupakan hasil kerja sama dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.