PR DEPOK - Cuaca ekstrem menjelang musim penghujan yang terjadi akhir-akhir ini membuat sejumlah wilayah di Indonesia terkena dampak.
Turunnya hujan yang lebat disertai dengan angin kencang menyebabkan beberapa wilayah terkena banjir dan juga longsor.
Seperti pada Senin 21 September lalu, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).
Baca Juga: Lempeng Sunda Alami Pergerakan, BMKG: Gempa dan Tsunami Berpotensi Terjadi di Selatan Pulau Jawa
Kemudian di hari yang sama, hujan deras menyebabkan banjir dibeberapa wilayah di DKI Jakarta.
Setelah alami banjir yang cukup parah, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 terkait dengan Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.
Peraturan tersebut ditandatangani oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pada 15 September 2020.
Kebijakan Anies Baswedan tersebut tampaknya tak lepas dari komentar pihak-pihak lain, termasuk dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Baca Juga: Waspada, BMKG Prediksi Akan Terjadi Gelombang Tinggi di Selat Sunda-Laut Jawa dalam 2 Hari Kedepan
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Senin 28 September 2020, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan masalah banjir dinilai cukup lambat.
"Jangan pas banjir, baru kerja," ucap kata pria yang akrab disapa Pras tersebut.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa seharusnya Gubernur DKI Jakarta tersebut melakukan mitigasi banjir sebelum cuaca ekstrem terjadi. Hal tersebut dilakukan, kata dia, agar tidak ada lagi warga menjadi korban.
"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi dari jauh-jauh hari. Harus menyiapkan mitigasi banjir," ucap Prasetyo.
Baca Juga: Tak Kantongi Izin Saat Gelar Acara di 3 Titik di Surabaya, Gerakan KAMI Dibubarkan Pihak Kepolisian
Menurutnya, mitigasi banjir tidak menjadi program yang diprioritaskan oleh Jakarta sejak beberapa tahun lalu. Hal tersebut dilihat dari adanya pemangkasan pagu penanganan banjir pada beberapa tahun terakhir.
Bahkan, Prasetyo menambahkan bahwa tahun ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak mempunyai anggaran untuk penanganan bencana banjir.
"Saya sudah bilang berkali-kali masalah Jakarta dari dulu itu dua, macet dan banjir. Maka dari itu, saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," katanya.***