PR DEPOK - Demi pengadaan vaksin Covid-19 di tanah air, pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp2 triliun kepada holding BUMN farmasi PT Bio Farma (Persero).
Besaran dana itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta.
Isa mengatakan penyuntikan dana vaksin Covid-19 tersebut akan dilakukan pada tahun ini.
Baca Juga: Terdaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Perangkat Desa dan Pekerja Borongan Bisa Terima Bantuan
Isa mengatakan rencana penyuntikan dana muncul ketika Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR RI melakukan kajian sehingga ditemukan adanya urgensi untuk menambahkan modal ke Bio Farma Group.
"Waktu hari-hari terakhir diskusi di Banggar DPR RI muncul usulan untuk menambahkan PMN bagi Bio Farma Group," ucap Isa, dalam diskusi daring di Jakarta dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Isa menuturkan suntikan dana tersebut akan dialokasikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka pengadaan obat-obatan, vaksin Covid-19, dan pengembangan sarana prasarana kesehatan.
Baca Juga: Cek Fakta: Prancis Disebut Alami Krisis Ekonomi Akibat Produk Diboikot Muslim Dunia, Simak Faktanya
"Itu yang kita kaji. Kita sudah pertimbangkan dan sejauh ini positif, bahkan kita pertimbangkan untuk mempercepatnya," ujar Isa.
Isa menjelaskan PMN sebesar Rp2 triliun diberikan sepenuhnya kepada Bio Farma sehingga pemerintah menyerahkan kewenangan kepada Bio Farma untuk menentukan cara membagi dana tersebut kepada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.
"Mengenai komposisi saya tidak ingat persis ke Bio Farma berapa, Kimia Farma berapa. Namun secara umum project itu di induk Bio Farma yang di dalam ada Kimia Farma dan Indofarma,” kata Isa.
Baca Juga: Kasus Baru Covid-19 Nyaris Tak Terkendali, Spanyol Kembali Terapkan Jam Malam dan Pembatasan Sosial
Isa melanjutkan meski hanya tersisa dua bulan lagi namun ia optimistis bahwa PMN untuk Bio Farma dapat ditambahkan ke dalam APBN 2020 sehingga dapat mendorong penanganan Covid-19.
"Kalau memungkinkan kita tambahkan ke APBN 2020 karena memang relevan dengan penanganan Covid-19 sehingga mungkin kita ajukan ke 2020. Tinggal dua bulan tapi rasanya bisa cukup di-manage," ujar Isa.***