PR DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara telah membentuk tim advokasi untuk pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disamapaikan langsung oleh Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana dalam pertemuan yang membahas UU Cipta Kerja.
Pertemuan tersebut dilaporkan diikuti perwakilan koordinator daerah di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Rabu 11 November 2020.
“Terkait dengan tanggal uji materi, kami menunggu kesiapan tim yang sudah dibentuk. Kapan sekiranya sanggup? Kami langsung berangkat menuju judicial review,” ujar Hengky, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Oknum TNI Simpatisan Habib Rizieq Ditahan, DPR: Terlalu Berlebihan, Panglima Harus Lebih Bijak
Hengky menyebutkan bahwa permasalahan UU Cipta Kerja tidak berhenti meskipun sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
“Karena masyarakat dari berbagai elemen terus memperjuangkan hak rakyat, salah satunya BEM Nusantara,” ucapnya.
Maka dari itu, BEM Nusantara sengaja berkumpul untuk membahas terkait dengan UU Cipta Kerja yang hanya diikuti oleh perwakilan koordinator daerah karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.
“Pada pertemuan kali ini, tidak mengajak seluruh kampus yang hadir karena kita tahu ada Covid-19 yang menghalangi kami,” ujarnya.
Baca Juga: Ramai Dikunjungi Banyak Orang, Wagub DKI Jakarta Minta Habib Rizieq Atur Jadwal Kunjungan
Tidak hanya itu, BEM Nusantara juga berencana untuk menyurati dan bertemu Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Hengky pun berharap Joko Widodo mendengar suara rakyat yang diwakili BEM Nusantara.
“Mudah-mudahan Presiden bisa ketemu langsung dengan kami. Bagaimana nanti mahasiswa memberikan solusi. Bukan hanya mengkritik, tetapi juga memberikan pandangan solusi dari segi kemahasiswaan kepada Presiden,” kata Hengky.
Akan tetapi, ia mengatakan bahwa solusi yang akan disampaikan itu masih didiskusikan sehingga sementara ini belum dapat dijelaskan secara gamblang sebelum solusi yang dibawa itu benar-benar matang.
Baca Juga: Siap Damai dan Hidup Tanpa Kegaduhan, HRS Minta Pemerintah Bebaskan Ulama-Aktivis yang Ditahan
“Kami coba dahulu menunggu waktu Presiden dan kami sama-sama dapat menyampaikan sejumlah solusi terkait dengan bangsa dan negara,” ucap dia.***