PR DEPOK – Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif menyampaikan terkait pelanggaran protokol kesehatan atas kerumunan yang terjadi beberapa waktu lalu adalah bentuk ketidakadilan dari pemerintah.
"Sebetulnya yang masyarakat awam nilai ini kan negara hukum, hukum berlaku untuk semua tapi faktanya yang dipertontonkan oleh negara di jutaan rakyatnya ada ketidakadilan. Kerumunan massa itu nggak cuma sekarang," kata Slamet seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Dirinya menjelaskan bahwa kerumunan massa selama pandemi, tidak hanya terjadi pada acara yang diselenggrakan oleh Habib Rizieq.
Baca Juga: Tanggapi Pemanggilan Anies Baswedan Soal Kerumunan Habib Rizieq, Ini Kata Ridwan Kamil
"Faktanya, iring-iringan Walikota di Medan di Solo terjadi. Ormas berkumpul tanpa pakai masker tanpa jaga jarak ga ada berita sebesar ini. Ada sebuah perlakuan yang berbeda dengan sekarang dengan yang lalu-lalu," ujarnya.
Lebih lanjut Slamet mengatakan, persoalan ini menyangkut akhlak.
Oleh karena itu, menurutnya Habib Rizieq memerlukan revolusi akhlak.
Baca Juga: Usai Serangan Siber di 130 Pengguna, Twitter Rekrut Peretas untuk Jadi Kepala Keamanan
"Ini kan menyangkut akhlak, kalau dia ga adil penanganannya ini menyangkut akhlak makanya Habib Rizieq perlu revolusi akhlak, dari tidak adil menjadi adil. Dari perlakuan terhadap kelompok satu dengan yang lainnya berbeda menjadi kesamaan hukum," imbuh Slamet.
Sementara itu, Politikus PKB Maman Imanulhaq menyetujui tanggapan Slamet Ma’arif yang mengatakan bahwa Habib Rizieq membutuhkan sebuah revolusi.
"Saya setuju bahwa hari ini momentum FPI ini dengan kedatangan Habib Rizieq harusnya menjadi momentum tentang apa yang disebut dengan revolusi cinta bukan cinta revolusi," ucap Maman.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Jumat, 20 November 2020: Ada Tanda Kemajuan dalam Diri Capricorn
Hal tersebut, menurutnya lantaran sebagai warga Negara yang cinta tanah air tentunya memiliki misi yang sama yakni menyerukan keadilan.
"Bahwa kita mencintai tanah air, bahwa kita mencintai bangsa ini sesuai dengan misi. Saya setuju FPI untuk mendengungkan bahwa harus adil negara," kata Maman.
Tak hanya itu, Maman juga setuju bawa masyarakat Indonesia kurang edukasi dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Secara Global Terus Melonjak, Harga Minyak Dunia Alami Pelemahan
Hal tersebut, menurutnya lantaran lemahnya keteladanan dari para pemimpin.
"Saya setuju soal lemahnya edukasi publik. Tapi kita melihat juga bahwa soal lemahnya keteladanan para pemimpin. Ya saya setuju itu jadi masalah. Jadi kalo ada gelombang kedua Covid-19 ini saya akan menyalahkan bahwa kita memang krisis keteledanan," imbuhnya.
Sebelumnya, Politikus PKB itu telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membahas beberapa poin penting.
Baca Juga: Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Ditarget 77,5 Persen, Pengamat: Target Mendagri Terlalu Tinggi!
Dalam pertemuannya, Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi ini membuat semua negara sebenarnya tidak siap.
Selain itu, penanganan pandemi menjadikan sebuah momentum bagi semua masyarakat untuk mendorong reformasi birokrasi.
"Birokrat kita ternyata awut-awutan, yang soal validasi data. Hari ini kita lihat sampai sejauh mana kita bisa lihat mana yang positif mana yang sembuh. Walaupun dari sisi indikasi penyembuhan kita lebih dari negara-negara lain," tutur Maman.***