Network
“Komisi I DPR telah memberikan pandangan-pandangan yang menarik, ada tiga hal yang disampaikan, salah satunya dibentuk badan pengawas yang institusinya di bawah naungan DPR untuk melakukan proses pengawasan UU Nomor 15 Tahun 2018,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna menyatakan bahwa amanat UU Nomor 15 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme diatur lebih lanjut dalam Perpres.
Baca Juga: Survei Bank Dunia Ungkap Akses Siswa terhadap Buku Pelajaran Rendah, DPR: Kita Semua Sangat Terpukul
Akan tetapi, ia berpendapat sebelum Perpres tersebut dibuat maka pemerintah perlu meminta pertimbangan DPR RI.
“Ini satu-satunya Perpres yang perlu mendapatkan pertimbangan DPR karena pentingnya substansi di dalamnya. Kami sudah memasukkan draf Perpres ke DPR beberapa bulan lalu dan kami secara resmi telah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR untuk meminta pendapat dan kemudian dihadiri Pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR,” ujar Yasonna.
Menurut keterangannya, setelah pemerintah mendapatkan masukan dari Komisi I dan Komisi III DPR terkait Perpres tersebut, nantinya akan dibahas di internal pemerintah.
Baca Juga: Seluruh Aturan Prokes Dilanggar, Kasus Kerumunan Habib Rizieq di Bogor Naik ke Tahap Penyidikan
Yasonna menerangkan, dirinya akan menyampaikan kepada presiden dan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD terkait masukan yang diberikan DPR.
“Kenapa yang memberikan masukan adalah Komisi I dan Komisi III DPR, karena Perpres tersebut berkaitan dengan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme akan menyangkut bidang kepolisian dan hukum,” ucapnya.***
