Network
PR DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mengemukakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Bupati Jember Faida yang tercatat dengan nomor registrasi 2 P/KHS/2020.
Mahkamah Agung (MA) mulai memeriksa kasus tersebut, seperti dikutip dari laman Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis 26 November 2020,
Perkara tersebut diperiksa oleh Hakim Agung Supandi, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi, yang masuk ke MA pada 16 November 2020.
Baca Juga: Siap-siap, Pemerintah Yogyakarta Segera Cairkan BST Tahap 3 Senilai Rp1,2 Juta ke 1.452 KK
MA memiliki waktu selama 30 hari untuk menguji cukup bukti atau tidaknya pemberhentian bupati Jember, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Oleh karena itu, DPRD Jember menyertakan 33 alat bukti yang dinilai kuat untuk pemakzulan terhadap bupati yang akan berkompetisi lagi dalam Pilkada Serentak 2020 itu.
Ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca Juga: Tanggapi Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, dr. Tirta: Bring Back Bu Susi Pudjiastuti!
Ketentuan itu di antaranya pemberhentian kepala daerah dapat diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.
