Sebagai penumpang terakhir pada koalisi tersebut, Gerindra mendapatkan 2 tempat di kursi kementerian yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selanjutnya, Refly Harun menyoroti soal mengapa menteri yang berasal dari partai yang dipimpin Prabowo Subianto yang 'disikat'. Menurutnya, alasan korupsi ya tetap korupsi.
Di tambah, ujarnya, pada saat pemilihan anggota KPK pada saat itu, Gerindra dinilai sepertinya memberikan dukungan juga.
"Mungkin banyak kasus korupsi yang disidik KPK, akan tetapi yang harus diambil KPK tentu yang telah memiliki fakta dan data yang dinilai sudah kuat," katanya.
Baca Juga: Diduga karena Masalah Rumah Tangga, Seorang Suami Tikam Istrinya 13 Kali Saat Sedang Salat Tahajud
Berbicara soal tebang pilih, Refly Harun mengatakan kasus yang terjadi sekarang bisa dikatakan seperti tersebut.
"Tapi, korupsi tetap korupsi. Jika KPK sudah berani menangkap, artinya dia punya fakta dan data terhadap orang nomor satu di KPK itu," ujar dia.
Terkait hal tersebut, Refly Harun mengatakan bahwa praktik korupsi sepertinya masih terus merajalela di lingkaran kekuasaan.
Kemudian, Refly Harun mengatakan ini baru di seputaran menteri, belum seputaran kekuasaan lainnya.
Baca Juga: DPRD Jember Sertakan 33 Alat Bukti, MA Mulai Periksa Pemakzulan Bupati Faida