“Pemerintah harus menunjukkan sikap keteladanan dengan menghidupkan budaya dialog serta menghindari kebijakan dan tindakan yang dapat mencederai rasa keadilan bagi warganya,” ujar dia.
Politikus PKB tersebut menyebutkan bahwa jika sikap fanatik yang berlebihan sampai menjadi radikal masih tumbuh subur, berarti demokrasi di negara ini belum berjalan dengan baik.
Baca Juga: Klaim Dubes RI Dipatahkan Saudi, Refly Harun: Dia Bertindak Sendiri atau Jalankan Misi Pemerintah?
Di sisi lain, ia menilai bahwa demokrasi merupakan alat untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata.
“Jika tidak bisa menangkal paham tersebut, kita patut introspeksi terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa radikalisme adalah ancaman yang memaksakan kebenaran absolut dalam tafsir tunggal.
Baca Juga: Pesan Ancamannya pada Habib Rizieq Viral di Medsos, Oknum Polisi Aiptu HS Jalani Pemeriksaan Jiwa
Paham tersebut, dikatakan Antonius, memaksakan kebenaran dirinya serta yang lain salah.
“Ini harus dilawan dengan keyakinan, yaitu ideologi Pancasila,” ucap Antonius tegas.***