Network
PR DEPOK - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bahwa kini sudah bukan waktunya untuk pejabat melakukan komunikasi publik dengan bahasa kaku dan menggunakan diksi yang sulit untuk dipahami masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020 yang digelar secara daring di Jakarta, pada Sabtu 5 november 2020.
Dalam acara tersebut, Ganjar bertanya kepada masyarakat soal model komunikasi yang mereka inginkan dari pejabat setelah pelantikannya sebagai gubernur.
Baca Juga: JK Dikabarkan Jadi Sasaran Fitnah Otak Penangkapan Menteri KP, KPK Didesak Segera Klarifikasi
Ganjar Pranowo mengungkap jawabannya bahwa mereka tidak menginginkan bahasa-bahasa formal yang lazim digunakan oleh para pejabat.
"Kalau melihat seorang pejabat berpenampilan kaku dengan pidato lebih banyak 'yang terhormat... yang terhormat' menurut mereka ternyata itu sesuatu yang tidak mengasyikkan," kata Ganjar Pranowo, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Sabtu 5 November 2020.
Lebih lanjut Ganjar mengatakan bahwa masyarakat tidak menyukai pejabat yang berpidato dengan bahasa terlalu formal karena tidak enak untuk didengar dan menimbulkan rasa kantuk.
Baca Juga: Sebut HRS Takut Publikasikan Hasil Swab, Dewi Tanjung: Padahal Virus Corona Bukan Hal yang Memalukan
Padahal kata dia, untuk bisa menyampaikan suatu program agar dapat dipahami oleh masyarakat luas, pejabat memiliki kepentingan dalam menyampaikan informasi tersebut.
Untuk itu, pandangan masyarakat terkait komunikasi publik yang diinginkan merupakan hal yang penting.
Setelah itu, Ganjar Pranowo memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komunikasi publik, baik dirinya maupun pejabat di dinas.
Baca Juga: Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Puan: Hanya Demi Eksistensi di Panggung Internasional
"Saya sendiri tidak mau dibuatkan teks pidato seperti itu, pidatonya boleh bercerita, pidatonya boleh prosa, pidatonya boleh puisi, pidatonya boleh narasi singkat," ucapnya.
Agar lebih cepat merespons masyarakat, dia pun menginstruksikan kepada para pejabat di dinas untuk memiliki humas di masing-masing dinas serta mengelola media sosial dan mengunggah program yang dikerjakan agar diketahui masyarakat.
Setelah berjalan beberapa tahun, Ganjar Pranowo mengaku terkejut dengan perubahan besar perilaku pejabat daerah dalam melakukan komunikasi publik, diantaranya sudah tidak menggunakan diksi formal.
"Jadi, kesalahan komunikasi inilah yang kemudian membuat persoalan-persoalan sering kali di tengah masyarakat layanannya tidak pernah prima dari pemerintah," katanya.
Baca Juga: Pengajuan Proposal Telah Dikirim, Nama Diego Maradona Diusulkan Jadi Nama Jalan di Argentina
"Cara kami bertabayun, mengklarifikasi, dan mengkonfirmasi melalui teknologi yang kemudian membuat komunikasi kehumasan kami menjadi soft, lebih enak, dan kemudian bisa diterima masyarakat." kata Ganjar melanjutkan.***
