Network
PR DEPOK – Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengemukakan pendapatnya mengenai pemberitaan internasional.
Berita tersebut mengatakan bahwa umat Muslim di Amerika Serikat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.
Melalui kanal YouTube Refly Harun, ia mengatakan bahwa internet merupakan dunia tanpa batas.
Baca Juga: Pesan Refly Harun ke Jokowi: Perlu Dengarkan Kritikan dari Oposisi Guna Evaluasi Kinerja Pemerintah
Menurutnya, hal yang lumrah ketika masyarakat internasional mengetahui isu yang sedang terjadi di seluruh dunia.
“Bagaimanapun ini kan dunia internet, dunia tanpa batas. Semua orang bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi detik demi detik,” kata Refly seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Minggu, 20 Desember 2020.
Oleh sebab itu, ia menilai bahwa tidak mungkin masyarakat mengisolasi serta melepaskan diri dari perhatian internasional, dan menganggap seolah-olah ini hanyalah urusan dalam negeri.
Baca Juga: Amien Rais Minta Jokowi Mundur, Refly: Boleh Saja, yang Tidak Bisa Berontak Gunakan Kekuatan Senjata
“Kenapa? Karena kalau dimensinya adalah pelanggaran HAM, maka ada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan Indonesia tidak bisa mengeklaim bahwa ini adalah urusan domestik,” tuturnya.
Ia berpendapat bahwa apabila memang terjadi pelanggaran HAM, hal itu akan menjadi perhatian seluruh umat manusia.
“Kalau seseorang itu merupakan pelanggar HAM, maka bisa jadi berlaku yang namanya yurudiksi dunia, di mana mereka yang terlibat dapat diadili. Kalau itu menyangkut orang-orang yang berada di lapangan, merekalah yang diadili. Kalau menyangkut struktur komando, pemegang struktur komando yg diadili,” ucap Refly.
Baca Juga: Petinggi KAMI Laporkan Listyo Sigit ke Komnas HAM, Refly: Saya Sampai Miris Lihat Perlakuan Aparat
Ia juga berharap pemerintahan Jokowi tidak meremehkan kasus tersebut.
Refly mengingatkan bahwa sebentar lagi Jokowi akan menerima laporan dari Komisi Nasional (Komnas) HAM mengenai tragedi tewasnya 6 laskar FPI, yang bisa jadi berisi kejutan.
“Karena paling tidak, apa yang akan disampaikan komnas HAM berbeda dengan apa yang disampaikan Kapolda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember dan berbeda pula dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim,” ujarnya.
Baca Juga: Desak Copot Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Muannas ke Fadli Zon: Harusnya Prabowo yang Dicopot
Menurutnya, hal itu bisa sangat menohok bagi pemerintahan Jokowi jika ternyata ada keterlibatan struktur kekuasaan dan aparat membiarkan hal ini, serta barangkali bersama-sama berupaya menutupi soal tragedi tersebut.
“Kita tidak bisa menuduh, tidak bisa melakukan judgement terlebih dahulu, tapi hanya bisa terus-menerus mengimbau dan mengingatkan sebagai warga negara agar semuanya dibuka secara terang-benderang dan adil, karena di situlah masyarakat bisa menerima,” katanya.
Akan tetapi, kata dia, jika ada upaya untuk menutupi kasus ini seolah-olah hanya sebuah tragedi yang menyebabkan 6 orang tewas, maka bisa jadi hal ini ibarat api dalam sekam.
Baca Juga: PA 212 Laporkan Pembubaran Aksi 1812 ke Komisi III, Ferdinand Hutahaean: Kenapa Gak Adukan ke Tuhan?
“Publik bisa jadi akan menyimpan ini sebagai memori yang buruk,” tutur Refly.
Kemudian, Refly menegaskan bahwa jauh lebih baik apabila kasus tersebut dituntaskan dan diselesaikan.
“Kalau memang benar, tidak perlu takut,” ucapnya menambahkan.
Ia menjelaskan, kalau memang ada pihak yang terbukti melakukan sebuah pelanggaran HAM berat, maka hal itu akan membuat kekuasaan menggunakan tangan-tangan besinya untuk membungkam.
Baca Juga: 155 Massa Aksi 1812 Bela HRS Ditangkap, Refly Harun: Pak Jokowi Milih-Milih Bertemu Rakyatnya
Lebih lanjut, Refly berharap tidak ada korban lagi dalam kasus tersebut dan semuanya bisa diselesaikan secara baik.
“Yang bertanggung jawab harus dihukum dan 6 orang korban yang sudah tewas mendapatkan keadilannya agar mereka tidak lagi menuntut di akhirat kelak,” katanya.***
