Network
PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa sikap yang diambil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait adanya kejanggalan terhadap polisi atas kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) terlalu dini dan tergesa-gesa.
Ferdinand Hutahaean mengungkapkan hal tersebut melalui akun Twitter resminya @FerdinandHaean3 pada Selasa, 22 Desember 2020, dirinya juga menandai Komnas HAM dalam cuitannya.
“Saya melihat apa yg dilakukan @KomnasHAM thd peristiwa KM 50, premature dan cenderung menafikan UU Polri,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Desak Komnas HAM Bijak Soal 6 Laskar FPI yang Tewas, Ferdinand: Jangan Sampai Rakyat Teradu Domba
Menurut dia, jika aparat kepolisian melakukan suatu kesalahan dalam penyelidikan kasus ini, ada baiknya langkah awal yang dilakukan adalah pemeriksaan dari Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terlebih dahulu, bukan langsung Komnas HAM.
“Polisi yg bekerja dgn perintah dan dlm penyelidikan bila melakukan kesalahan mestinya diperiksa olh Divisi Propam dulu, ada Kompolnas ada @DPR_RI, tdk ujug2 Komnas HAM,” ujar dia.
Sy melihat apa yg dilakukan @KomnasHAM thd peristiwa KM 50, premature dan cenderung menafikan UU Polri. Polisi yg bekerja dgn perintah dan dlm penyelidikan bila melakukan kesalahan mestinya diperiksa olh Divisi Propam dulu, ada Kompolnas ada @DPR_RI , tdk ujug2 Komnas HAM.— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) December 22, 2020
Baca Juga: Gibran Sebut Jika Mau Korupsi Bisa dari Dulu, Andi Arief: Argumen Itu Lemah Mas Goodie, karena...
Ferdinand menambahkan, polisi itu bekerja untuk negara. Jadi pasti pihak kepolisian akan melakukan yang terbaik dalam pengungkapan kasus ini.
Komnas HAM, kata dia, tidak boleh menyerang polisi dengan UU HAM atas kasus penembakan laskar FPI ini. Karena, peristiwa ini juga diduga adanya pelanggaran hukum terhadap negara.
“Polisi yang bekerja itu atas nama Negara. Negara sdg melakukan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran hukum yg diduga dilakukan Rizieq Sihab. Tdk blh petugas diserang premature dgn UU HAM,” kata dia.
Baca Juga: Pihak Sritex Akui Terima Proyek Dari Kemensos, Gibran: Kalau Mau Korupsi Kenapa Baru Sekarang
Jika itu terjadi, kata Ferdinand, maka ke depannya bukan hal yang tidak mungkin bila polisi menjadi kurang tegas dalam mengungkap suatu kasus.
“Bahaya kedepan, Petugas jd takut tegas krn ditakut2i ancaman hukuman soal HAM,” ujarnya menambahkan.
Polisi yang bekerja itu atas nama Negara. Negara sdg melakukan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran hukum yg diduga dilakukan Rizieq Sihab. Tdk blh petugas diserang premature dgn UU HAM.
Bahaya kedepan, Petugas jd takut tegas krn ditakut2i ancaman hukuman soal HAM.— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) December 22, 2020
Baca Juga: Haikal Hassan Mangkir Panggilan Polisi, Husin Shihab: Kalau Perlu Segera Tetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, perkembangan Komnas HAM dalam mengusut kasus tewasnya enam laskar FPI yang ditembak mati oleh polisi sudah sampai pada penggalian keterangan mobil polisi di TKP.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM akan menggali keterangan terkait mobil yang digunakan polisi serta para pengawal FPI Habib Rizieq Shihab di km 50 tol Jakarta-Cikampek.
Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM telah menyampaikan surat pemberitahuan penjadwalan pemeriksaan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Listyo Prabowo.
Baca Juga: Refly Harun Dilaporkan ke Polisi, Muannas Alaidid: Alhamdulilah, Akhirnya Ada yang Melaporkan
Dalam pemeriksaan itu, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM juga akan melihat langsung mobil yang digunakan oleh Polda Metro Jaya saat melakukan pemantauan maupun mobil yang digunakan laskar FPI.
Selain itu, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM juga telah memeriksa secara langsung ke tempat kejadian perkara untuk menindaklanjuti dan mengonfirmasi keterangan dari PT Jasa Marga (Persero).***
