Network
PR DEPOK - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan dalam pemerintahan di Indonesia tidak ada yang namanya kriminilasi ulama.
Mahfud MD membantah pernyataan dari sejumlah pihak tersebut dengan mengatakan bahwa dahulu para ulama juga turut berperan dalam mendirikan Indonesia.
"Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia," kata Mahfud MD seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Jumat, 25 Desember 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Fadli Zon Dikabarkan Akan Mundur dari DPR Jika HRS Dipenjara, Simak Faktanya
Mahfud MD juga menjelaskan terkait sejumlah kasus yang terjadi belakangan ini di Indonesia karena banyak disebut sebagai upaya kriminalisasi ulama oleh masyarakat.
Pada kasus Abu Bakar Ba'asyir, Mahfud MD mengatakan yang bersangkutan memang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme.
"Dia itu dijatuhi hukuman ketika ketua Mahkamah Agung dikenal sebagai tokoh Islam yakni Bagir Manan. Tak mungkin Pak Bagir membiarkan kriminalisasi ulama, jika tak ada bukti terlibat terorisme," ujarnya.
Ia menambahkan, begitu pun dalam kasus Bahar Bin Smith yang terbukti jelas dirinya melakukan tindakan penganiayaan berat.
Baca Juga: Respons Amien Rais Minta Jokowi Mundur, Dewi Tanjung Justru Singgung Nazarnya Saat Pilpres, Apa Itu?
Sedangkan untuk kasus Habib Rizieq Shihab (HRS), Mahfud MD mengatakan penetapan tersangka tidak dikaitkan dengan politik ataupun status kehabiban-nya.
"Tetapi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum," kata Mahfud MD menegaskan.
Selain itu, Menko Polhukam itu menegaskan bahwa dalam pemerintahan di Indonesia juga tidak ada Islamofobia.
Mantan Ketua MK ini menerangkan, mulai dari pejabat politik, pemerintahan hingga anggota aparat keamanan, sebagian besar anggotanya merupakan umat beragama muslim.
Baca Juga: Sehari Jadi Mensos, Tri Rismaharini Ungkap Akan Hapus Semua BLT dan Gantikan dengan Program Ini
"Pejabat politik, pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI/Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Mahfud MD menyampaikan bahwa sekarang ini sudah banyak petinggi dari TNI/Polri yang pandai mengaji dan beribadah, bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan sema'an Quran.***
