Network
PR DEPOK – Belum lama ini, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan bahwa polisi siber akan semakin ditingkatkan di tahun 2021 mendatang.
Menurut keterangannya, polisi siber tersebut nantinya akan bertugas mengawasi berbagai macam informasi yang beredar di media sosial.
Apabila ditemukan adanya kabar yang tidak benar atau keliru, maka pemerintah akan segera mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidak benar.
Baca Juga: Gus Yaqut Sambangi Gereja Blenduk saat Natal, Emil Salim: Simbol 'Dia Adalah Menteri Semua Agama'
Dari kabar yang beredar, polisi siber ini akan memungkinkan untuk menelusuri dengan cepat penyebar kabar atau berita yang tidak benar.
Menanggapi hal itu, pengamat politik, Rocky Gerung menyinggung Mahfud yang baru-baru ini mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa ratusan ribu hektare lahan di Indonesia dikuasai oleh sejumlah konglomerat.
Rocky menilai, data tersebut seharusnya sudah dimiliki oleh Mahfud sebagai pihak pemerintah yang memiliki tugas di ranah itu.
“Nah, data itu justru diperoleh dari cyber space kan. Kan netizen upload itu ke dunia siber,” kata Rocky seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 27 Desember 2020.
Baca Juga: Said Didu Disebut Kualat kepada Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul: Ini Bukti Tuhan Tidak Tidur
Menurutnya, jika polisi siber benar-benar digencarkan, netizen ke depannya justru tidak ingin memberikan informasi seperti itu lagi.
Pasalnya, dikatakan Rocky, informasi penting justru beberapa kali datang dari para netizen itu sendiri.
“Nanti netizen bakal merasa ‘wah kalau diawasi terus nanti kita nggak mau bocor-bocorin lagi’,” kata Rocky menjelaskan.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa informasi seperti penguasaan lahan itulah yang semestinya diawasi oleh polisi siber.
Baca Juga: Singgung Pendukung Prabowo di Pilpres Dijerat Satu per Satu, Refly: Dia Diam Saja, Seolah tak Peduli
“Sesuatu yang seharusnya sudah menjadi pengetahuan publik selama 2-3 tahun terakhir ini, bahwa satu konglomerat bisa punya 500 ribu hektare lahan, itu kan yang mestinya diawasi oleh polisi siber,” ucap Rocky.
Akademisi itu juga mempertanyakan pola berpikir pemerintah jika benar-benar menerapkan polisi siber yang tidak ramah terhadap para warganet.
“Jadi polisi siber sebetulnya mendapatkan info justru dari netizen, dan sekarang netizen-nya mau diawasi. Itu cara berpikir apa? Logika terbalik-balik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tidak ada oposisi yang mau melakukan hoaks karena hal itu, menurutnya tidak ada gunanya.
Baca Juga: Fadli Zon Sentil Gus Yaqut Soal Afirmasi Syiah-Ahmadiyah, Muannas: Banyak Omongnya, Semua Ditanggapi
“Ini Istana bawaannya mau curiga saja. Buat apa mencurigai orang yang berupaya untuk menghasilkan keterangan yang jujur,” katanya.
***
