Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan yang berjalan baik di tahun 2020 patut diteruskan terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan kehidupan masyarakat.
Sejumlah reformasi struktural yang telah disiapkan pemerintah di tahun ini diperkirakan akan mulai terlihat hasilnya di tahun 2021.
Implementasi UU Cipta Kerja, melalui sejumlah Peraturan Pelaksanaan akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 dan diharapkan akan mendorong aktivitas ekonomi-sosial masyarakat, mendukung masuknya investasi dan juga capital inflow.
Baca Juga: Lama Tak Terdengar kabarnya, Jenderal Polisi Ini Ternyata Sudah 16 Hari Dirawat Karena Covid-19
“Pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis ke seluruh masyarakat di awal 2021. Program vaksinasi ini diharapkan akan memberikan kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19 dan menimbulkan rasa aman di masyarakat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan mulai di awal tahun 2021.
Menurut Airlangga, dari upaya yang telah dilakukan pemerintah diharapkan hasilnya sudah mulai terlihat di sepanjang tahun 2021.
Baca Juga: Alissa Wahid: Kelompok Mayoritas Tidak Bisa Menang Sesuka Hati atas Minoritas di Indonesia
“Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja,” ungkap Menko Airlangga.
Selain itu, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu dengan melanjutkan Program Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2021.
Yakni dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.
Baca Juga: Program Pertamanya sebagai Mensos, Risma Akan Rombak Kebijakan Menteri Sebelumnya Soal Bansos
Menurut Airlangga, sinyal pemulihan mulai terlihat, ekspor mulai pulih pada akhir 2020 dan tren ini diharapkan terus terjaga pada tahun 2021.
Indonesia telah mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang tentunya akan mendorong ekspor Indonesia.
Berdasarkan data PDB pada Triwulan III tahun 2020 yang telah menunjukkan tren perbaikan, pemerintah optimistis akan terus berlanjut di Triwulan IV 2020 dan sepanjang tahun 2021.
Baca Juga: Belum Juga Menikah, Kalina Ocktaranny Sudah Izinkan Vicky Prasetyo Poligami, Ini Syaratnya
“Indonesia telah melewati posisi rock bottom, posisi terendah ekonomi pada Triwulan II. Kita optimistis tren perbaikan dan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun mendatang,” ujar Menko Airlangga.***
