Network
PR DEPOK - Forum Pembela Islam (FPI) telah resmi dilarang oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut berkomentar terkait dengan pelarangan aktivitas FPI tersebut.
Melalui akun resmi twitter Fadli Zon, dirinya mengkritik pemerintah. Fadli menganggap pelarangan organisasi tanpa proses persidangan merupakan praktik otoritarianisme.
Baca Juga: Kemendagri Sampaikan 4 Poin Penting Terkait Penguduran Piala Dunia U-20 yang Digelar di Indonesia
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi," ujar Fadli Zon di cuitan twitternya, pada Rabu, 30 Desember 2020.
Terkait pembubaran ormas (organiasasi masyarakat) Islam tersebut, Menko Polhukam Mahfud menyebutkan beberapa alasan dari pemerintah.
Mahfud menyebutkan salah satu alasannya lantaran organisasi yang berdiri pada 17 Agustus 1998 tersebut, saat ini sudah tidak memiliki kedudukan hukum.
Baca Juga: Gisel Berstatus Tersangka, Ketua Komnas PA Sebut Gading Marten Bisa Ajukan Penetapan Hak Asuh Anak
Hal tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.
