Network
Menurutnya, masing-masing kepala keluarga berhak untuk mendapatkan haknya.
“Karena satu kepala keluarga penerima sangat berharga utk mendapatkan haknya,” ucapnya.
Baca Juga: Pesan Marzuki Alie ke Jokowi: Segera Stop Kebijakan PSBB karena Membuat Keluarga Miskin Baru
Ia menilai bahwa koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sangat bagus.
“Bagus antar lembaga pemerintah saling mengingatkan,” tutur Mardani menjelaskan.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, pihak KPK juga telah membahas perihal pengelolaan data di Kemensos.
Baca Juga: Minta Pemerintah Tinjau Ulang Soal PTM, Bamsoet: Risikonya Bahayakan Siswa hingga Tenaga Pengajar
Pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan.
“Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK mendapatkan bahwa DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tidak padan data dengan NIK (nomor induk kependudukan) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan,” kata Ipi Maryati.***
