Menurutnya, perbedaan antara kedua jabatan tersebut dapat dilihat berdasarkan aspek filosofi, skala, dan metode.
“Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode,” ucap Fahri Hamzah menjelaskan.
Fahri menjelaskan, untuk menjabat sebagai seorang menteri, seseorang ditunjuk oleh pihak terkait, dan ruang lingkup pekerjaannya berlaku di seluruh negeri.
Sedangkan seorang Wali Kota dipilih langsung oleh masyarakat dan memiliki ruang lingkup kerja yang terbatas.
Baca Juga: Megawati Dijadikan Nama Gedung oleh Sri Mulyani, Rocky Gerung: Bisa Bermasalah kalau Namanya Diganti
“Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Wali Kota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota,” ucap dia.
Menanggapi aksi blusukan tersebut, Fahri juga mengungkapkan bahwa kemiskinan bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.
staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #MenSOS— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) January 5, 2021
“Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana. Itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat,” ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: Maruf Amin tak Akan Divaksin dengan Sinovac, Stafsus Wapres: Nanti Kalau Ada Vaksin yang Sesuai
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa para ‘penjilat’ di dalam birokrasi pemerintahan memiliki perilaku yang buruk.