Network
PR DEPOK - Angka kasus positif di Indonesia baru-baru ini naik begitu tinggi, terhitung hingga Kamis, 28 Januari 2021, sebanyak 1.204.298 orang positif terinfeksi virus corona.
Kemudian, menurut data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tersebut, sebanyak 28.855 korban yang meninggal dan 831.330 orang yang dinyatakan sembuh.
Angka kasus positif yang naik hingga mencapai satu juta membuat masyarakat khawatir.
Banyak pihak yang memberikan kritik pada pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.
Salah satu yang mengkritik kinerja pemerintah adalah Anggota Komisi II DPR sekaligus perwakilan dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Mardani melalui akun Twitter prinadinya menilai bahwa sikap pemerintah dalam menangani pandemi ini sering terlihat setengah-setengah.
Sikap setengah2 kerap kali ditunjukkan pemerintah dlm menangani Covid-19. Teranyar, masuknya 153 warga China di saat pemerintah membuat aturan melarang masuknya WNA hingga 8 Februari 2021. Sulit masyarakat taat jk pemerintah msh memberi contoh seperti inihttps://t.co/PF30AzVtnA— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 27, 2021
"Sikap setengah2 kerap kali ditunjukkan pemerintah dlm menangani Covid-19," ucap Mardani seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com pada Kamis, 28 Januari 2021.
Selain kinerja pemerintah terkait pandemi, dia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah tentang larangan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di masa pandemi.
Diketahui, kebijakan dilarangnya masuk WNA ke Indonesia masih berlaku hingga 8 Februari mendatang.
Baca Juga: Sinopsis Film Jungle, Kisahkan Upaya Daniel Radcliffe Bertahan Hidup di Tengah Hutan Amazon Bolivia
Namun diberitakan, sebanyak 153 WNA dari China masuk ke Indonesia dan diarahkan langsung untuk melakukan karantina.
"Teranyar, masuknya 153 warga China di saat pemerintah membuat aturan melarang masuknya WNA hingga 8 Februari 2021," katanya menambahkan.
Kemudian Mardani menyimpulkan, dari hal-hal yang pemerintah lakukan itulah yang membuat masyarakat Indonesia saat ini susah untuk taat pada pemerintah.
"Sulit masyarakat taat jk pemerintah msh memberi contoh seperti ini," ujar Mardani menutup pernyataan.***
