Network
PR DEPOK – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya menemukan dugaan adanya aliran uang lintas negara yang terdeteksi pada rekening milik Front Pembela Islam (FPI).
Meski telah membenarkan adanya dugaan aliran keuangan lintas negara, namun pihak PPATK mengatakan belum bisa menyimpulkan apapun.
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, juga enggan memberikan keterangan lebih rinci terkait dugaan aliran uang rekening FPI tersebut.
Menurutnya, transaksi ke luar negeri ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan oleh ormas apa saja, dan hal ini merupakan hal biasa dalam dunia yang semakin global saat ini.
Sementara itu, pihak Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, telah mengkonfirmasi terkait adanya aliran uang ke luar negeri di rekening FPI tersebut.
Ia membenarkan adanya transaksi lintas negara tersebut, namun transaksi tersebut adalah bagian dari misi kemanusiaan.
Menurutnya, adanya transaksi lintas negara di rekening FPI ini menandakan bahwa ormas tersebut dipercaya oleh warga luar negeri untuk mengelola dana umat yang digunakan untuk membantu korban bencana, anak yatim dan kegiatan sosial lainnya.
Berita soal temuan PPATK ini turut mengundang komentar dari pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung.
Menurutnya, kecurigaan pemerintah terhadap kemungkinan adanya kaitan transaksi lintas negara di rekening FPI dengan aksi terorisme hanya akan menimbulkan aksi bela diri dengan cara yang buruk.
Baca Juga: Jadwal Program Belajar dari Rumah oleh Kemendikbud yang Tayang di TVRI pada Jumat 29 Januari 2021
“Kalau itu baru ditemukan sekarang, ngapain ada 200 akun bank account yang ditutup oleh pemerintah. Kan itu pemerintah punya data tentang teroris kan, ya sudah itu aja yang ditutup. Masa semua aktivis FPI ditutup bank account-nya hanya karena itu,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Ia menilai, sikap pemerintah yang demikian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tingkat kecemasan yang tinggi sehingga terburu-buru menghukum pihak-pihak tertentu.
Kondisi ini, lanjutnya, kemudian diperburuk oleh kasus Covid-19 yang mencapai 1 juta serta ekonomi negara yang menurun.
“Investor asing menganggap Indonesia lumpuh secara kesehatan dan bermasalah di dalam monetary policy, dan bermasalah lagi dalam fiscal policy. Jadi lengkaplah sebetulnya penderitaan kita, dan kita mesti tahan itu sampai 2024. Mudah-mudahan ada yang gak tahan supaya dipercepat,” ujarnya.***
