Berharap Threshold Presiden Turun di RUU Pemilu, Mardani: Biar Tak seperti 2014-2019, 2 Paslon Bawa Perpecahan

Sementara terkait Pilkada, Mardani Ali menerangkan bahwa sama seperti presiden, PKS berharap threshold-nya tidak 20 persen tetapi 10 persen kursi dan 15 persen suara.

“Kenapa? Karena kita berharap tidak ada lagi MBA (married by accident) di Pilkada. Di mana ada kepala daerah dan wakil kepala daerah kawin cuma karena ingin mendapatkan syarat 20 persen kursi,” ujarnya.

Baca Juga: Fasilitasi Pelatihan Memasak untuk Pemulung, Risma Hadirkan Langsung 9 Instruktur dari Surabaya Hotel School

Padahal, lanjut Mardani Ali, mereka menikahnya by accident, tidak ada persamaan visi misi dan kepentingan.

“Sehingga 67 persen berbasis data kepala daerah berpecah pada wakil kepala daerah pada periode kedua. Kita ingin kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harmonis, bisa bekerja sama sehingga menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Mardani Ali berharap jangan sampai ada lagi perpecahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena kalau itu terjadi hanya membuang-buang banyak sumber daya.

Baca Juga: Jumlah Kasus Covid-19 Melonjak, Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Rp76,7 Triliun untuk Tangani Pandemi

Lebih lanjut Mardani Ali menyebut ada salah satu isu menarik di RUU Pemilu, yaitu kepala daerah harus dari partai politik (parpol).

“Saya berpendapat jangan buat aturan ini, sudah cukup konstitusi menggarisbawahi yang dari parpol adalah calon presiden, karena calon presiden tidak ada independen,” ucapnya.

Sedangkan untuk kepala daerah, kata dia, biarkan calon independen ada agar ada kompetisi sehat di level kepala daerah antara parpol dengan masyarakat yang lain.