Network
PR DEPOK – Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun membeberkan pendapatnya terkait permintaan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap Polri di bawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Seperti diketahui, Listyo Sigit melakukan kunjungan ke pimpinan PP Muhammadiyah pada Jumat, 29 Januari 2021 lalu.
“Permintaan PP Muhammadiyah agak berbeda dengan permintaan NU ya,” ucap Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 1 Februari 2021.
Dalam permintaannya, kata dia, Muhammadiyah meminta kepolisian untuk bersikap jujur, adil, transparan, dan mau dikritik.
“Inilah yang menurut saya ngeri-ngeri sedap ya buat pihak kepolisian, karena hal seperti itu tentu tidak mudah dan gampang saat ini,” ujarnya.
Kalau mau terbuka misalnya, lanjut dia, salah satunya yakni kasus 6 laskar FPI. Ia mempertanyakan apakah kira-kira polisi berani mau jujur, adil, transparan, dikritik.
“Karena terus terang, mengkritik Polri itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena mereka institusi yang independen yang bisa mentersangkakan orang, memproses orang,” ucap Refly Harun.
“Ini menjadi tantangan Listyo Sigit Prabowo, apakah Polri yang sudah terbentuk citranya dan tradisinya puluhan tahun sejak Indonesia merdeka itu bisa menjadi institusi yang benar-benar bersahabat,” katanya.
Refly menegaskan, bukan sebagai polisi yang justru dianggap sebagai tangan-tangan kekuasaan untuk memproses orang-orang yang dianggap kritis dengan kekuasaan.
“Jadi permintaan PP Muhammadiyah itu, kalau dilihat memang selama ini Muhammadiyah mengambil peran yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo),” katanya menambahkan.
Baca Juga: Akui Tak Permasalahkan Perekonomian Indonesia Turun, Jokowi: Asal Covid-nya Juga Turun
Lebih lanjut, Refly Harun menilai bahwa selama ini banyak sekali pernyataan-pernyataan Muhammadiyah yang kritis.
“Bahkan, mantan-mantan aktivis Muhammadiyah juga begitu,” ucapnya.
Refly Harun berharap Listyo Sigit selaku Kapolri betul-betul memenuhi janjinya untuk lebih jujur, adil, transparan, dan mau dikritik.
“Saya pribadi juga berharap pada Jenderal Sigit untuk tidak menjadikan institusi kepolisian sebagai alat ‘gebuk’, tetapi betul-betul sebagai institusi pelindung dan pengayom masyarakat,” ucap dia.
***
