Network
PR DEPOK - Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli menanggapi isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kini dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pernyataannya itu disampaikan melalui tiga utas di akun Twitter pribadinya, @Gunromli pada Selasa, 2 Februari 2021.
Guntur Romli merasa heran lantaran gosip-gosip dan konflik internal yang ada di Partai Demokrat tetapi malah dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia lantas mempertanyakan apakah isu itu dibuat untuk sekadar panjat sosial (pansos) ataukah bukan.
Gosip2 politik & konflik internal di Demokrat, tapi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi, ini Pansos atau Licik?— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) February 2, 2021
"Gosip2 politik & konflik internal di Demokrat, tapi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi, ini Pansos atau Licik?" kata Guntur Romli sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Selasa, 2 Januari 2021.
Menurutnya, dalam sebuah demokrasi keluhan atau gerutu kader partai adalah hal biasa.
Baca Juga: Mantan Wakil Ketua BIN As'ad Said Ali Beberkan Sosok Abu Janda: Dia Penyusup ke dalam Tubuh NU
Ia juga mengatakan bahwa adanya gerutuan atau keluhan itu jangan kemudian langsung dituduh sebagai tindakan kudeta.
Dlm demokrasi, gerundelan orang itu biasa, apalagi keluhan kader, klau itu langsung dituduh mau kudeta bla bla ini namanya menutup perbedaan, ini bukan cuma karakter baper tp potensi jd orang tiran. Demokrat tanpa orang demokrat.— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) February 2, 2021
"Dlm demokrasi, gerundelan orang itu biasa, apalagi keluhan kader, klau itu langsung dituduh mau kudeta bla bla ini namanya menutup perbedaan," ujar Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) itu.
Menurut Guntur Romli, tindakan AHY dengan mengumumkan adanya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat bukan hanya menunjukan karakter baper (bawa perasaan) dari AHY, tetapi juga berpotensi mejadi orang tiran.
"Ini bukan cuma karakter baper tp potensi jd orang tiran. Demokrat tanpa orang demokrat," ujar dia.
Menurut dia, kata kudeta tidak tepat digunakan untuk hal yang dilakukan oleh pihak luar atau yang telah menjadi 'mantan'.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mengatakan bahwa pemerian istilah kudeta harusnya disebut kepada upaya pengambilalihan kekuasaan dari dalam (internal).
Pake istilah kudeta, tapi yg disebut orang2 yg sudah mantan & orang luar, pdhal kudeta mestinya dari dalam, meski bisa jadi pake tangan luar, misalnya dulu kudeta pake KPK, klau gosip kudeta skrng ini gimana? Jangan2 produk halu orang sakau nyabu— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) February 2, 2021
"Pake istilah kudeta, tapi yg disebut orang2 yg sudah mantan & orang luar, pdhal kudeta mestinya dari dalam, meski bisa jadi pake tangan luar, misalnya dulu kudeta pake KPK, klau gosip kudeta skrng ini gimana? Jangan2 produk halu orang sakau nyabu," kata Guntur Romli dalam cuitannya.***
