Network
Sejalan dengan hal tersebut, Maruf Amin mengatakan bahwa aturan mengenai penggunaan atribut keagamaan khususnya jlbab di sekolah tidaklah ada kewajiban, termasuk bagi siswa muslim.
Baca Juga: Login eform bri.co.id/bpum untuk Cek Penerima BLT BPUM UMKM Rp2,4 juta Sekarang
Namun, menurut dia, nantinya mereka yang muslim akan mengenakan jilbab sesuai dengan keinginan ataupun apabila mereka memaknainya sebagai suatu kewajiban.
Maruf Amin juga menekankan bahwa dalam penggunaan atribut khusus keagamaan tidak boleh diwajibkan ataupun tidak boleh dilarang.
“Ya saya kira itu tidak boleh diwajibkan, tidak boleh dilarang. Artinya kembali kepada masing-masing siswa, masing-masing orang tua untuk dia bersikap seperti apa. Saya kira itu memang aturannya seperti itu tidak ada kewajiban. Nanti tentunya bagi mereka yang muslim, yang merasa bahwa itu menjadi sesuatu, menurut paham dia menjadi suatu kewajiban, dia juga akan gunakan (jilbab, red),” kata Wapres Maruf Amin.
Baca Juga: Link eform.bri.co.id/bpum untuk Cek Penerima BLT BPUM UMKM Rp2,4 Juta
“Jadi, tidak ada pemaksaan. Saya kira ini kita kedewasaan di dalam beragama, kedewasaan di dalam berbagsa dan bernegara, sehingga tidak ada aturan-aturan yang memaksa, melarang ataupun juga mengharuskan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maruf Amin menilai memaksakan aturan terkait pemaksaan menggunakan jilbab terhadap non muslim baik dilihat dari segi agama maupun negara merupakan tindakan yang tidak tepat.
“Saya kira negara, sudah memiliki cara dan aturan untuk tidak memaksakan suatu pihak melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dengan agamanya. Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu memaksakan aturan paksa untuk non-muslim menggunakan jilbab saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak tepat, tidak benar, dan dari segi keagamaan juga tidak benar," kata dia menambahkan.***
