“Sering sekali kan kita lihat Presiden marah-marah? Karena itulah dia punya rencana untuk memotong birokrasi pelayanan publik,” ujarnya.
Menurutnya, kadang-kadang birokrasi sengaja diciptakan agar ada ketergantungan antara agen pelayanan publik dengan mereka yang membutuhkan pelayanan publik.
Baca Juga: Bingung Bullying Buzzer Lebih Sepi Belakangan Ini, Ainun Najib: Masih Tunggu Anggaran 2021 Cair?
“Ya apa saja, pengurusan apapun yang harus melalui izin atau surat dari negara,” kata Refly Harun.
Ia menilai, baik Jokowi maupun presiden-presiden lainnya sangat memperhatikan hal itu.
“Kenapa? Karena di sinilah sesungguhnya yang membuat negara kita lambat dalam mengantisipasi perubahan atau perkembangan zaman,” ucapnya.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Rabu, 10 Februari 2021, Mulai Pukul 09.30 Hingga 16.00 WIB
Karena kalau pelayanan publiknya lambat, kata dia, maka tenaga yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus proses perizinan dan lain sebagainya akan lebih lama dan membuat mereka tidak produktif.
“Nah sisi lain, sesungguhnya kritik itu dalam konteks berdemokrasi. Apakah Presiden Jokowi memaksudkan itu, kritik dalam konteks berdemokrasi?” ujarnya.
“Ataukah hanya sekadar masukan bagi pelayanan publik? Kalau masukan bagi pelayanan publik, itu sempit,” lanjut dia.