Network
PR DEPOK - Belakangan ini muncul berbagai polemik ramai diperbincangkan publik usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Sebagian besar masyarakat mengaku merasa takut untuk menyampaikan kritik kepada pemerintahan saat ini.
Umumnya, mereka beralasan takut terjerat UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap menjadi celah hukum ketika seseorang menyampaikan kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Uang Kertas Redenominasi Pecahan Rp100 Bergambar Jokowi, Simak Faktanya
Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, 8 Februari 2021, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa masyarakat harus aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama soal peningkatan perbaikan pelayanan publik.
Tak hanya dari masyarakat umum, sejumlah tokoh nasional pun turut mengkritik penyataan Presiden Jokowi tersebut.
Salah satunya datang dari ekonom senior sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.
Baca Juga: Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah 2021, Dapatkan Bantuan Biaya Kuliah Mencapai Rp33,6 juta
Dalam akun Twitternya, @RamliRizal, Rizal Ramli mengatakan, bahwa dirinya khawatir terhadap pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi tidak memiliki legacy atau warisan keberhasilan secara ekonomi, kemakmuran, rakyat, bersih dari korupsi, serta pro-demokrasi.
Dengan tidak adanya warisan dari hal-hal tersebut, Rizal Ramli khawatir jika pemerintahan Jokowi hanya akan dikenang sebagai resim buzzer.
Baca Juga: Tawarkan Paket Pernikahan di Bawah Umur, KPAI Laporkan WO Aisha Weddings ke Polisi
Saya kuatir karena pemerintahan @jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi,, akhirnya hanya akan dikenang sebagai "Rezim BuzzeRP" yg kelola ekonomi secara ugal2an, dan menutupinya dgn sewa BuzzeRP. What an irony ? https://t.co/Dzb6p7znQx— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) February 10, 2021
“Saya kuatir karena pemerintahan @jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi,, akhirnya hanya akan dikenang sebagai "Rezim BuzzeRP" yg kelola ekonomi secara ugal2an, dan menutupinya dgn sewa BuzzeRP. What an irony ?” tutur Rizal Ramli dalam akun Twitternya, yang diunggah pada 10 Februari 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Selain UU ITE, buzzer-buzzer di media sosial juga menjadi salah satu yang membuat masyarakat enggan untuk mengkritik pemerintah.
Menurut, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang lebih akrab dipanggil Gus Umar, para buzzer tersebut kerap mencari-cari kesalahan dari masyarakat yang mengkritik pemerintah untuk kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian.
Baca Juga: PPDB 2021 di Jabar akan Masukkan Sekolah Swasta, Bantuan Dipastikan Rp2 Juta Bagi Setiap Siswa
Dia pun menyesalkan, saat ada pihak masyarakat yang mengkritik dan ditangkap kepolisian, dengan sikap pemerintah yang hanya diam dengan alasan pemerintah tidak berhak mengintervensi hukum.
Gus Umar lantas meminta Jokowi untuk lebih perhatian dalam hal tersebut. Sebab, menurutnya banyak dari pendukung Jokowi yang kerap melaporkan masyarakat yang melakukan kritik ke polisi cyber crime dengan alasan ujaran kebencian.
Fenomena buzzer ini juga lantas ditanggapi oleh mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie M Massardi.
Baca Juga: Kenali Enam Gejala Kanker Lambung yang Lebih Mematikan dari Ulkus atau Luka Usus
Adhie Massardi bahkan menyebut era Presiden Jokowi saat ini sebagai Orba 2.0, sebagai singkatan dari "Orde bazzer".
Menurut Adhie Massardi, jika era Orba sebelumnya atau era Presiden Soeharto, pemerintah menggunakan ABRI untuk merepresi para pengkritik, maka di era saat ini pemerintah menggunakan para buzzer untuk membunuh karakter pengkritik.
”Jika ORBA 1.0 gunakan ABRI untuk merepresi para pengeritik pemerintah, ORBA 2.0 gunakan BazzeRP tuk bunuh karakter para pengeritik rezim. Biayanya sama2 diambil dari APBN. tp 2 jenis ORBA ini sama2 buruk,” kata Adhie Massardi.***
