Network
PR DEPOK – Polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terus bergulir di tengah publik.
Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, 8 Februari 2021, Jokowi menyampaikan, bahwa masyarakat harus aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama soal peningkatan perbaikan pelayanan publik.
Pernyataan Jokowi tersebut lantas menuai banyak kritik dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh nasional.
Salah satunya datang dari mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur, Adhie M Massardi.
Melalui akun Twitter pribadinya, Adhie Massardi menyebut era Presiden Jokowi saat ini sebagai Orba 2.0.
Dalam penjelasannya, era Orba 2.0 diartikan Adhie Massardi sebagai singkatan dari "Orde bazzer".
Baca Juga: Ridwan Kamil Unggah Foto Tak Pakai Masker, Habiburokhman Lontarkan Sindiran ke Gubernur Jabar
“ORBA 2.0, memang ini penguasa bisa disebut rezim ORBA (Orde BazzeRp),” tutur Adhie Massardi, dalam akun Twitternya @AdhieMassardi, yang diunggah pada 10 Februari 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Menurut Adhie Massardi, jika era Orba sebelumnya atau era Presiden Soeharto, pemerintah menggunakan ABRI untuk merepresi para pengkritik, maka di era saat ini pemerintah menggunakan para buzzer untuk membunuh karakter pengkritik.
”Jika ORBA 1.0 gunakan ABRI untuk merepresi para pengeritik pemerintah, ORBA 2.0 gunakan BazzeRP tuk bunuh karakter para pengeritik rezim. Biayanya sama2 diambil dari APBN. tp 2 jenis ORBA ini sama2 buruk,” kata Adhie Massardi.
Baca Juga: Sempat Kabur dan Lukai Sekuriti, Pelaku Penusukan Plt Kadis Parekraf DKI Jakarta Berhasil Diamankan
Sejumlah masyarakat dan tokoh-tokoh nasional memang tampak mengkritik pernyataan Jokowi tersebut.
Banyak dari mereka yang takut untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan saat ini.
Alasannya, karena mereka takut akan terjerat UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kerap menjadi celah hukum ketika masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Sebelum Minta Kritik Rakyat, HNW Sarankan Jokowi Usul ke DPR Perbaiki Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE
Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua MPR Ri sekaligus politisi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) juga turut menanggapi polemik tersebut.
Dalam akun Twitternya,@hnurwahid, HNW menyebut kritik dapat dianalogikan sebagai vitamin dalam tradisi demokrasi.
“Dalam tradisi Demokrasi, kritik mestinya jadi vitamin,” ujar HNW melalui akun Twitter miliknya, yang diunggah pada 10 Februari 2021.
HNW menyarankan, jika Jokowi serius menginginkan kritik dari masyarakat, baiknya Presiden dapat menertibkan para buzzer terlebih dahulu.
Selain itu, menurut HNW, Presiden Jokowi dapat mengusulkan ke DPR RI untuk melakukan pasal-pasal karet dalam UU ITE.
Sebab, HNW menilai UU ITE kerap membuat masyarakat yang ingin mengkritik menjadi takut dikriminalisasi.
“Kalau Presiden serius, selain menertibkan buzzerrp penumpang gelap,baiknya pak @jokowi (pemerintah) jg usulkan ke DPR;perubahan pasal2 karet dlm UU ITE, yg membuat para pengkritik takut krn bisa ditangkap/dikriminalisasi,” ujar HNW.***
