Namun, bukan hanya Abdul Mu'ti saja kontra terhadap pelaporan GAR ITB terhadap Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Direktur Eksekutif Democarcy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati juga turut kontra terkait polemik tersebut.
Sebagaimana diberitakan Lamongan Today di artikel "Tuduh Din Syamsuddin Radikal, DEEP Sebut GAR ITB Pansos" dan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Neni menilai tudingan
radikal oleh GAR ITB kepada Din Syamsuddin itu sudah salah kaprah.
Lebih lanjut, Neni mengatakan tudingan tersebut juga tidak tepat dan tidak ada dasarnya. Pasalnya, kata dia, semua mengetahui bagaimana kiprah Din Syamsuddin dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama baik di dalam dan luar negeri.
"Beliau sendiri adalah pengagas konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah," kata Neni menjelaskan.
Menurut Neni, Din Syamsuddin juga tokoh yang menjadi panutan kita semua, tidak hanya di Muhammadiyah. Semua pihak sangat menghormatinya, apalagi anak muda.
"Jika ada kritik yang disampaikan Pak Din kepada pemerintah itu adalah hal yang wajar. Toh, sudah semestinya saling mengingatkan kepada pemerintah," ucapnya menambahkan.
Presiden Joko Widodo sendiri membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik sebagai bagian dari proses mewujudkan good government.