Network
PR DEPOK - Belakangan ini beredar Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Bahkan, dinyatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana KLB tersebut.
Kabar tersebut lantas ditanggapi oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menegaskan, kabar rencana KLB Partai Demokrat yang disetejui SBY adalah berita bohong atau hoaks.
Menurutnya, SBY terus berada di belakang AHY dan para pemilik suara sah Partai Demokrat.
"Kini mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kami semua, para pemilik suara yang sah," ujar AHY dalam siaran pers Partai Demokrat, Kamis, 18 Februari 2021, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
AHY menduga, gerakan pengambialihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah membaca syarat untuk melaksanakan KLB yang tertuang dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.
Dimana dalam AD-ART Partai Demokrat, tercantum syarat melaksanakan KLB, yakni harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.
"Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara, bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP," kata AHY.
AHY menjelaskan, dukungan SBY yang ditujukam kepadanya dan pengurus DPP, merupakan hasil Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020.
SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat pada 5 Januari 2021 kepada seluruh Ketua DPD, DPC, dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Dalam kudeta Partai Demokrat ini, AHY turut menduga adanya perbuatan akal-akalan dari GPK-PD dengan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.
Hal itu dilakukan guna menakut-nakuti kader Partai Demokrat agar bergabung dalam gerakan mereka.
Selain itu, AHY juga menduga nama Presiden Jokowi dibawa-bawa untuk memecah-belah hubungan baik yang terjalin antara SBY dan Jokowi.
"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti kader," ujar AHY.
"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah-belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY.
Sebelumnya, isu kudeta Partai Demokrat turut mencatut nama pejabat di jajaran Pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Kepala Staf Khusus Kepresidenan, Moeldoko.
Tercatutnya nama Moeldoko, bahkan membuat AHY menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk meminta tanggapan dan klarifikasi.***
