Network
PR DEPOK - Beberapa kader Partai Demokrat baru-baru ini telah mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Acara yang diadakan pada Jumat, 5 Maret 2021 tersebut dinilai ilegal oleh sebagian anggota Partai Demokrat lantaran persyaratan yang diatur dalam AD/ART tidak terpenuhi.
Kabar KLB Partai Demokrat tersebut belakangan ini memang santer diperbincangkan publik.
Baca Juga: 26 Anggota JKT48 Akan Pamitan Minggu Depan, Manajemen Gelar Pertunjukan Terakhir
Pasalnya sejumlah aktor dibalik pengambilalihan partai ini masih merupakan kader Partai Demokrat sendiri.
Selain itu, keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam KLB tersebut juga menambah panas situasi di Partai Demokrat.
Berbagai pihak hingga kini tak henti-hentinya berkomentar dan memberikan kritikan terkait peristiwa yang menimpa partai tersebut, terutama pelaksanaan KLB yang akan menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Ridwan Kamil Beri Hadiah Motor dan Rumah bagi Pahlawan Covid-19 di Jawa Barat
Peneliti Politik dari UIN Jakarta, Profesor Saiful Mujani bahkan ikut menanggapi kisruh yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini.
Saiful Mujani melalui akun Twitter pribadinya membandingkan kejadian KLB yang terjadi di masa demokrasi saat ini dengan KLB pada masa Orde Baru (Orba).
Menurutnya, pengambilalihan jabatan ketua partai melalui KLB pada masa Orba yang begitu otoriter saja dilakukan oleh kader partai itu sendiri, bukan orang lain.
"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri," kata Saiful Mujani pada Jumat, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Penerima BST DKI Jakarta Bisa Dicoret dari Daftar Penerima Bantuan, Berikut Ketentuannya
Dia kemudian menyebutkan Partai PDI Perjuangan sebagai contoh yang juga sempat mengalami peristiwa KLB di masa Orba seperti Partai Demokrat sekarang ini.
"Kasus pdi misalnya," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @saiful_munjani.
Seolah heran Saiful Mujani menyatakan bahwa yang mengambilalih Partai Demokrat saat ini malah dilakukan oleh pihak luar, yaitu pejabat negara yang diduga merujuk pada KSP Moeldoko.
Padahal sistem pemerintahan sekarang adalah demokrasi, berbeda dengan dulu menurutnya otoriter.
Baca Juga: BST DKI Jakarta Akan Disalurkan Dua Kali pada Maret 2021, Simak Jadwal Pencairannya Berikut
Selain itu, yang menjadi ironis dari KLB saat ini, dikatakan Saiful Mujani, adalah yang mengambilalih merupakan pejabat negara di mana seharusnya ia menjadi pelindung semua partai.
"Di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai, Ironi luar biasa," katanya menambahkan.
zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri. kasus pdi misalnya. di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa.— saiful mujani (@saiful_mujani) March 5, 2021
Seperti diketahui bersama, isu pengambilalihan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat belakangan ini ramai muncul di media sosial.
Hal itu juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Motif dilakukannya pengambilalihan tersebut, menurut AHY, adalah untuk kepentingan Pemilu pada 2024 mendatang.***
