Network
PR DEPOK - Konflik partai Demokrat soal Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang hingga kini masih belum menemui titik terang.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor bahkan memperkirakan bahwa permasalahan tersebut akan meluas.
Konflik partai Demokrat itu juga diperkirakan tidak bisa dijembatani menyusul dengan pemecatan kader-kader partai yang merancang KLB pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Firman saat dihubungi di Jakarta pada Senin, 8 Maret 2021 lalu.
"Melihat dari kasus perpecahan partai-partai lain, pemecatan akan menjadi momen legitimasi dari kader yang dipecat untuk semakin eksis karena mendapatkan alasan penguat atas perjuangan mereka," kata Firman menjelaskan.
Berdasarkan analisanya, Firman menyebutkan bahwa perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda yang masing-masing pihak merasa paling representatif dan paling sah.
Menurutnya konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak mudah diselesaikan sehingga yang harus memutuskan kepengurusan yang sah adalah pengadilan.
Hal tersebut diperkirakan akan berujung pada munculnya partai baru atau kader-kader lain yang keluar dari partai.
Perkiraan tersebut berkaca pada peristiwa serupa yang pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, Firman juga menjelaskan bahwa tak menutup kemungkinan skenario sebaliknya terjadi seperti yang pernah dialami oleh Partai Golongan Karya (Golkar).
"Namun dapat juga terjadi skenario sebaliknya. Terjadi manuver yang positif dan kepentingan praktis dalam menghadapi pemilu sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi. Hal itu pernah terjadi pada Partai Demokrat," ucap dia dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Kemudian, Firman juga memberikan perkiraan skenario lain yang mungkin juga terjadi, yakni salah satu pihak merasa tidak perlu melanjutkan pertikaian sehingga membuat konflik menyurut.
Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, dikatakan dia, salah satunya adalah dukungan riil yang kurang terhadap eksistensi salah satu pihak.
Menurutnya skenario apapun yang terjadi nantinya, perpecahan partai tetap akan menyebabkan partai bertikai dan sibuk dengan permasalahan internal daripada memikirkan kiprah yang lebih luas kepada negara atau masyarakat.
Pernyataan itu dituturkan lantaran pertikaian yang berlarut-larut tidak akan sejalan dengan usaha dalam membangun demokrasi dan pendidikan politik rakyat.
"Partai politik lebih baik menghindari konflik internal sebagai bagian dari solusi, baik bagi kesolidan partai maupun demokrasi," ujar Firman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Rabu, 10 Maret 2021.***
