Sepakat Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Gus Nadir: Kita Harus Perbaiki Kualitas Demokrasi

“PKS Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode. Yg diperlukan sekarang perubahan UU Pemilu, agar Pemilu lebih demokratis dan berkwalitas. Bukan perubahan UUD unt menambah masa jabatan Presiden jadi 3 periode. Apalagi Presiden @jokowi juga pernah menolaknya,” jelasnya.

Selain itu Hidayat Nur Wahid juga memaparkan beberapa penolakan PKS dalam suatu kebijakan yang kerap dikeluarkan pemerintah, dari pemotongan insentif tenaga kesehatan hingga soal penghapusan frasa Agama.

Baca Juga: Lamaran Atta-Aurel Hari Ini Bertema Freestyle, Intip Bocoran Konsep Pernikahan Keduanya pada April Mendatang

Kemudian dia pun menyebut semua kebijakan yang ditolak PKS tidak pernah kalah, melainkan selalu dikabulkan pemerintah.

“PKS tolak pemotongan 50% insentif unt Nakes, tolak Perpres investasi miras, juga tolak penghapusan frasa Agama dalam Peta Jalan Pddkkn Nasional. Bagaimana kejadiannya? Kalah? Ternyata yg ditolak PKS itu semuanya kejadian,dikabulkan. InsyaAllah soal ini juga. Sampean nggak setuju?” ungkapnya.

Setuju Syekh @hnurwahid ????

Kita harus terus perbaiki kualitas demokrasi. Jangan tergoda dg kekuasaan untuk memerintah melampaui dua periode. Persiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan di NKRI dalam kerangka UUD 1945 dan Pancasila ???? https://t.co/oF3WD5ZWxQ— Khazanah GNH (@na_dirs) March 13, 2021

Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai oposisi. Tak henti-hentinya, PKS selalu memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).***