Network
PR DEPOK - Usai angkatan bersenjata (Tatmadaw) melakukan kudeta terhadap pemerintah sejak awal bulan Februari 2021 lalu, aksi demonstrasi besar-besaran hingga krisis terus terjadi terjadi di Myanmar.
Rentetan aksi demonstrasi yang menolak kudeta tersebut terus berlangsung hingga memakan banyak korban.
Menanggapi permasalahan Myanmar tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan berkomunikasi dengan Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.
Dalam upaya membantu permasalahan Myanmar tersebut, Jokowi akan membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa(PBB) di Asia Tenggara (ASEAN).
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 19 Maret 2021.
"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," kata Jokowi.
Tak hanya itu, guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar, Jokowi lalu mendesak agar dialog rekonsiliasi tersebut segera digelar.
"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," ucap presiden seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Usai mendapat laporan terkait banyaknya korban yang berjatuhan, Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam dan mendesak agar kekerasan di Myanmar dihentikan lantaran menyengsarakan rakyat.
"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," ujar Jokowi menambahkan.
Diketahui sebelumnya, dalam aksi kudeta itu, Tatmadaw telah menahan beberapa pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior dari partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND).
Kemudian, Tatmadaw mengambilalih negara dan menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah Myanmar diserahkan pada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Sejak deklarasi tersebut lah, peristiwa demonstasi besar-besaran terus menerus terjadi di Myanmar.
Aksi perlawanan masyarakat tersebut seringkali berujung pada aksi kekerasan oleh aparat yang akhirnya memakan korban dari masyarakat sipil.***
