Network
"Deja Vu, menkopolhukam Pak Prof @mohmahfudmd dan Pak Yasona Menkumham mengambil keputusan tepat, hukum sebagai panglima soal penolakan KLB sibolangit. Secercah cahaya muncul, negara selamat jika hukum jadi pertimbangan kuat," kata Andi Arief.
Deja Vu, menkopolhukam Pak Prof @mohmahfudmd dan Pak Yasona Menkumham mengambil keputusan tepat, hukum sebagai panglima soal penolakan KLB sibolangit. Secercah cahaya muncul, negara selamat jika hukum jadi pertimbangan kuat.— andi arief (@Andiarief__) March 31, 2021
Andi Arief sebelumnya juga mengatakan bahwa pihak Moeldoko baiknya merenungi pesan dari seorang filosof.
"Bagus buat Pak Moeldoko dkk renungi pesan seorang filosof bahwa : “Setiap bajingan bukanlah pencuri, tetapi setiap pencuri adalah bajingan," ujar Andi Arief, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Usai Digunakan di Bandara, Alat GeNose C19 Kini Diterapkan di Pelabuhan
Bagus buat Pak Moeldoko dkk renungi pesan seorang filosof bahwa : “Setiap bajingan bukanlah pencuri, tetapi setiap pencuri adalah bajingan.”— andi arief (@Andiarief__) March 31, 2021
Diketahui, sebelumnya berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara telah ditolak.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, pada Rabu, 31 Maret 2021.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna Laoly seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: DPR RI Sarankan Kemensos Kaji Penghentian BST, Ini Bisa Membantu Warga Terdampak Covid-19
Ia juga mengatakan bahwa pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak lagi bisa kembali mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan dengan dokumen yang ada.
"Dengan dokumen yang ada tentu tidak mungkin lagi," kata Yasonna Laoly di Jakarta.***
