Network
"Kita bisa lihat ke belakang, Samsul Nursalim itu kroninya siapa. Terlihat bahwa memang dari awal, soal revisi undang-undang KPK, itu memang dimaksudkan, didesain untuk hal hal semacam ini, untuk semua jenis April Mop. Karena memang undang-undang itu kan disponsori oleh mereka yang bermasalah," katanya.
Filsuf itu menyampaikan satirnya bahwa kewenangann yang ditambahkan ke KPK bukan dikurangi, melainkan ditambah yaitu untuk melindungi koruptor.
Ia bahkan membuat plesetan kepanjang dari SP3.
Baca Juga: Bandingkan Pernikahan Atta-Aurel dan Putri HRS, Christ Wamea: YouTuber Lebih Dihargai daripada Ulama
"Ujungnya pasti kewenangan KPK bukan dikurangi, tapi ditambah, yatu kewenangan untuk melindungi koruptor. SP3 itu kan 'Surat Perintah Perlindungan Penjahat'," katanya.
Dalam perspektifnya, Rocky menganalogikan konsep kekuasaan semacam ini sebagai calo (agen) dan penadah.
"Dalam pendekatan struktural politik ekonomi, kekuasaan dalam hal ini diwakili presiden, cuma calo dari oligarki, sedangkan partai-partai jadi tukang tadah dari korupsi. Kan, UU KPK disponsori oleh partai-partai di parlemen, jadi partai-partai sekarang jadi tukang tadah dari BLBI, KPK jadi kurir doang," ujarnya.
Dia menilai bahwa kasus BLBI ini merupakan kasus yang memiliki beban politik yang besar.
Rocky kemudian mengingatkan kembali soal istilah release and dischrage yang sempat mencuat di masa kepemimpinan Megawati dan persoalan 'tukar tambah politik'.
