Akademisi UI Nilai Demokratisasi di Parpol Sulit Diwujudkan Maksimal: Pengelolaannya Saja Sudah Diatur ‘Pusat’

“Walaupun sifatnya bottom up dalam pengisian dan pencalonan kepala daerah atau legislatif tetapi keputusan akhir itu pasti di tingkat DPP. Terutama untuk daerah-daerah yang dikatakan basis partai atau daerah strategis,” ucap Budi Eko.

Menurutnya, DPP sebuah parpol akan ikut campur di dalam menentukan berbagai urusan di tingkat bawah.

Oleh sebab itu, Budi Eko menyebut bahwa hal tersebut berbanding terbalik dengan prinsip desentralisasi dalam semangat menggulirkan reformasi.

“Jadi ketika era reformasi itu kita menolak sentralisasi politik lalu mengubah dengan desentralisasi, termasuk juga dalam bidang penguatan politik lokal, bagaimana daerah mempunyai otonomi-nya,” katanya.

Baca Juga: Minta Pemerintah Bebaskan Habib Rizieq Demi Keadilan, Refrizal: Apa Kerumunan Berlaku Hanya pada HRS?

Budi Ekomenilai, demokratisasi partai tentunya berbicara soal prinsip-prinsip ideal seperti kesetaraan, persamaan, partisipasi maupun akuntabilitas.

Menurut dia, soal kesetaraan dan persamaan itu menjadi dilema dalam demokratisasi parpol, Namun, Parpol sebagai institusi yang nantinya akan menghasilkan para pemimpin untuk daerah dengan otonomi justru masih dikelola secara sentralistik.

Lebih lanjut, Budi Eko menjelaskan bahwa belakangan, beberapa persoalan kelembagaan partai mencuat.

“Seperti iklim kritis dalam partai sepertinya makin lama makin berkurang, terjadi loyalitas tanpa kritik, profesionalitas, juga soal promosi kader,” tutur Budi Eko.***