Network
PR DEPOK – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria memastikan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi. Bahkan, kata dia, Pemprov DKI mendapatkan penghargaan antikorupsi.
Hal itu Ahmad Riza ungkapkan terkait unjuk rasa Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) cabang se-Jakarta yang menuntut kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI diusut tuntas.
"Kami tentu mengerti dan memahami serta mengupayakan pentingnya penegakkan hukum, pentingnya pencegahan korupsi. Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan 'award' antikorupsi. Ini upaya kami yang terus kami tingkatkan, dan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," kata Riza seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan yang disampaikan Wagub DKI itu pun kemudian ditanggapi mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Kamis, 8 April 2021.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Ferdinand lantas menyarakan Riza Patria agar jangan terlalu menempatkan diri seperti juru bicara Gubernur DKI, Anies Baswedan yang kerap membela.
“Pak Wagub @ArizaPatria, sebaiknya jgn terlalu menempatkan diri sprt jubirnya @aniesbaswedan yg sll membela meski hanya dgn argumen2 yg tak kuat,” kata dia.
Sementara itu terkait penghargaan antikorupsi, Ferdinand memandang itu bukan sebuah jaminan. Pasalnya, beberapa orang yang juga menerima penghargaan tersebut pun ada yang terjerat korupsi.
“Soal award anti korupsi, ada bbrp org yg menerima award tapi menjadi tersangka korupsi. Dukung proses hukum,” ujar Ferdinand.
Diketahui sebelumnya, HMI-MPO menggelar unjuk rasa di Balai Kota untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan.
Pengusutan itu ditujukan untuk melihat keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera mennelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri.
Selain itu, lanjut dia, HMI-MPO juga mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI).
Kemudian, Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.***
