Network
Adapun terkait hal ini, Hidayat Nur Wahid sempat menyinggung soal subsidi perusahaan belanja digital yang mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai.
“Bauran kebijakan di kuartal 2 berupa subsidi ke perusahaan belanja digital, di luar subsidi BUMN senilai Rp 125T dan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 20T padahal bermasalah karena korupsi, mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai ke masyarakat,” ujar Hidayat Nur Wahid.
Lanjut, Hidayat menegaskan agar Mensos Risma belajar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum lama ini berani mencabut Peraturan presiden (Perpres) terkait investasi miras.
Ia pun meminta Mensos Risma agar mencabut keputusan sepihaknya itu, dan segera mengajukan anggaran ke Kemenkeu, agar ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali.
“Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras. Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar Rakyat terdampak covid-19 bisa bertahan dan bangkit dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di tingkat yang paling riil yaitu Rakyat miskin terdampak covid-19,” kata Hidayat Nur Wahid.***
