Network
PR DEPOK - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban Sp.PD baru-baru ini menyoroti soal Vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Melalui akun Twitter pribadinya, Zubairi tampak heran mengapa pihak Vaksin Nusantara kukuh ingin melakukan tahap uji klinis fase kedua.
Dia meminta agar pihak mereka menjelaskan alasan dari tetap dilakukannya uji klinis kedua pada publik.
Baca Juga: Soroti Penggabungan Kemenristek, Mardani Ali: Pemerintah Masih Trial and Eror di Tahun ke 7
"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua," ucap Zubairi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @ProfesorZubairi pada Rabu, 14 April 2021.
Terdapat dua hal yang membuat Zubairi merasa heran dengan pihak Vaksin Nusantara.
Pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menurutnya belum menberikan izin pada pihak Vaksin Nusantara untuk melenggang ke tahap uji klinis dua.
Kemudian yang kedua yang cukup aneh adalah relawan dari vaksin tersebut, lanjut Zubairi, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebenarnya sudah melakukan vaksinasi.
"Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," ucapnya.
Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua.
Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil.— Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) April 14, 2021
Lebih lanjut, Zubairi juga mengaku sulit untuk mempercayai Vaksin Nusantara lantaran ia melihat dari hasil uji klinis pertama yang tampak masih meragukan.
"Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan," ujat Zubairi menambahkan.
Hal itu kemudian diperkuat dengan pernyataan dari BPOM yang mengatakan bahwa potensi dari vaksin tersebut untuk meningkatkan sistem imun belum meyakinkan.
Dari hasil itulah, dikatakan Zubairi, mengapa vaksin ini belum diberi izin untuk maju ke tahap uji klinis kedua.
Baca Juga: Tips Melacak Kebocoran Data Akun Medsos dan Cara Membuat Kata Sandi yang Baik Menurut Pakar
"BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," katanya.
Selain itu, Zubairi juga menyatakan bahwa evidence based medicine (EBM) merupakan hal yang sangat penting.
Maka apabila fase kedua benar-benar dilaksanakan tanpa seizin BPOM, menurutnya Vaksin Nusantara terlalu memaksakan.
"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," ujar Zubairi.
Maka dari itu ia berharap agar Vaksin Nusantara ini didiskusikan kembali dengan baik oleh berbagai pihak.
"Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin," ucapnya.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Vaksin Nusantara belum mendapatkan izin untuk lanjut ke tahap uji klinis dua atau fase kedua oleh BPOM lantaran masih ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi.
Dari sejumlah syarat yang belum dipenuhi, salah satunya adalah proof of concept. Dengan syarat itu Ketua BPOM, Penny Lukito menilai bahwa antigen dalam Vaksin Nusantara tidak memenuhi pharmaceutical grade.***
