Network
PR DEPOK - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. dr. Zubairi Djoerban menanggapi terkait Vaksin Nusantara produksi dalam negeri yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, dr. Terawan.
Diketahui bahwa Vaksin Nusantara kini masih belum mendapatkan izin penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM pun mengatakan Vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap uji klinis selanjutnya karena beberapa syarat belum terpenuhi.
Hingga saat ini, BPOM belum mengeluarkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase dua untuk Vaksin Nusantara.
Akan tetapi, pihak dari tim Vaksin Nusantara tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua.
Menanggapi perkara tersebut, Zubairi Djoerban mempertanyakan kepada tim Vaksin Nusantara kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua.
Hal ini disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Rabu, 14 April 2021.
"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua," kata Zubairi.
Ia pun sempat menyinggung DPR yang mendukung vaksin Nusantara tersebut, dan sudah menjalani vaksinasi.
"Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," ujar Zubairi, di akun Twitter-nya.
Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua.
Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil.— Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) April 14, 2021
Lebih lanjut, Zubairi mengatakan bahwa dirinya masih sulit untuk percaya terhadap Vaksin Nusantara, karena uji klinis fase satu belum meyakinkan.
"Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan," kata Zubairi.
Ia pun menjelaskan bahwa BPOM belum memberikan akses untuk uji klinis fase selanjutnya karena memang syaratnya belum terpenuhi.
"BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," ujar Zubairi Djoerban.
Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan.
BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya.— Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) April 14, 2021
Menurutnya, jika tim Vaksin Nusantara tetap akan adakan uji klinis fase dua tanpa izin dari BPOM, maka hal ini seperti dipaksakan.
"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," kata Zubairi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia juga berharap perkara ini bisa dibicarakan baik-baik dari pihak BPOM dan tim Vaksin Nusantara.
"Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin," ujar Zubairi.
Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya.
Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin.— Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) April 14, 2021
Sebelumnya, Zubairi Djoerban juga mengatakan bahwa dirinya mendukung karya anak bangsa, tetapi akan lebih mendukung lagi jika terbukti secara ilmiah.
"Saya dukung karya anak bangsa. Tapi lebih dukung karya bangsa yang terbukti ilmiah," kata Zubairi Djoerban.
Ia pun memberikan apresiasinya kepada BPOM yang dengan tegas tidak memberikan izin penggunaan vaksin Nusantara, karena terbukti dari syaratnya belum memenuhi.
"Apresiasi kepada BPOM yang belum memberi lampu hijau vaksin nusantara. Salah satunya karena antigen yang digunakan tidak memenuhi kualitas untuk masuk ke tubuh manusia," ujar Zubairi.
