Network
PR DEPOK - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengomentari pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo terkait radikalisme.
Dalam pernyataan di sebuah Webinar Tjahjo Kumolo diketahui menyatakan banyak pihak di lingkungan pemerintahan yang terkena paham radikalisme.
Menurut Fadli Zon, pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut mesti dievaluasi lantaran boleh jadi yang lantang menyuarakan radikalisme ternyata sebenarnya tidak mengenal baik paham tersebut.
Cuitan Fadli Zon.
"Harus dievaluasi, jangan2 yg nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Senin, 19 April 2021.
Kemudian, Fadli Zon juga menilai bahwa wacana radikalisme ini kerap kali berpotensi menimbulkan fitnah dan prasangka pada banyak pihak.
Bahkan, isu tersebut malah dibuat menjadi alat untuk membungkam orang menyampaikan kritiknya.
Baca Juga: Minta Polri Tindak Siapapun Penista Agama, Ferdinand: sebagai Bentuk Keadilan, Tangkap Yahya Waloni!
"Wacana radikalisme bisa membuat prasangka n fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam," ucapnya menambahkan.
Fenomena tersebut menurutnya yang membuat posisi demokrasi di Indonesia menduduki peringkat paling rendah.
"Ini yg bikin demokrasi RI jeblok ke ranking 102," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga: Sinopsis Film Overdrive, Aksi Dua Bersaudara Jalani Misi Berbahaya untuk Hindari Hukuman Kematian
Diketahui sebelumnya, MenPARB Tjahjo Kumolo baru-baru ini memberikan pernyataan dalam sebuah Webinar yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk "Rilis LSI: Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS".
Pada acara tersebut, Tjahjo mengungkapkan bahwa minat anak muda menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak begitu besar dan produktivitas para PNS nya pun cukup membaik.
Namun ia mengaku sedih karena kerap kali setiap bulannya ia harus memutuskan untuk memberhentikan PNS akibat terpapar paham radikalisme.
"Walapun saya masih cukup sedih, hampir tiap bulan saya memutuskan, masih ada saja harus saya putuskan PNS yang diberhentikan karena dia punya paham radikalisme dan terorisme, dia tidak memahami ranah korupsi," kata Tjahjo Kumolo pada Minggu, 18 April 2021.
Selain itu, Tjahjo Kumolo juga mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan banyak orang pintar akibat terpapar paham radikalisme dan terorisme.
Kondisi tersebut ia ketahui dari data-data yang ada, salah satunya adalah dari media sosial para PNS tersebut.
"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon I, yang dia seharusnya bisa duduk di eselon II, yang seharusnya dia bisa jadi Kepala Badan atau lembaga, tapi dalam TPA (Tes Potensi Akademik), dia terpapar masalah radikalisme dan terorisme, kami juga ada datanya dari medsosnya yang kami pegang," ucapnya menjelaskan.***
