Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik belum lama ini menyoroti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Junta Militer Myanmar.
Presiden dalam acara ASEAN Leader's Meeting (ALM) tersebut meminta agar kekerasan di Myanmar dihentikan dan para tahanan politik dilepaskan.
Menanggapi permintaan Jokowi tersebut, Rachland Nashidik menuntut balik agar presiden juga melakukan hal serupa, yakni bertanggungjawab atas beberapa masalah.
Pertama, ia meminta agar Jokowi membawa pelaku pembunuhan enam anggota Laskar FPI di KM 50 ke pengadilan.
Cuitan Rachland Nashidik.
"Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggungjawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan," kata Rachland Nashidik pada Minggu, 25 April 2021.
Kemudian permintaan selanjutnya, ia meminta agar presiden membebaskan aktivis Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.
Sebagai informasi, ketiga aktivis yang merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut diketahui ditangkap dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada 2020 lalu.
"dan bebaskan Syahganda, Jumhur dan Anton!," ucapnya menambahkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu, 24 April 2021 Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara ALM yang dihadiri oleh para pemimpin perwakilan negara ASEAN.
Dalam acara tersebut turut hadir pula Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, yang merupakan pemimpin kudeta Myanmar.
Di depan Panglima Militer Myanmar itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa permintaan terkait krisis yang terjadi di Myanmar saat ini.
"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," kata Presiden Jokowi di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.
Baca Juga: HUT Ke-22 Kota Depok, Pemkot Gelar Turnamen Esports Piala Wali Kota, Segera Daftar di Sini
Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan agar para tahanan politik dari krisis di Myanmar itu dibebaskan.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," ucapnya menambahkan.
Berkaitan dengan krisis yang terjadi di Myanmar, unjuk rasa yang dilakukan oleh massa masih terus berlangsung setiap harinya dan pihak militer juga terus melakukan tindakan keras.
Bentrokan tersebut kemudian menyebabkan ratusan orang tewas.
Bila merujuk pada data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), terdapat sebanyak 600 orang lebih yang telah tewas akibat aksi unjuk rasa tersebut.***
