Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Andi Arief, mengomentari pernyataan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terkait tuntutan terhadap junta militer Myanmar.
Jokowi sebelumnya menyampaikan sejumlah masukan ketika berbicara dalam acara ASEAN Leaders' Meeting yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu, 24 April 2021.
Sejumlah masukan yang dilontarkan oleh Jokowi adalah meminta Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, memulai dialog yang inklusif, pembentukan special envoy ASEAN, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta melepaskan tahanan politik.
Baca Juga: Korupsi Pemerintahan Kota Tanjungbalai, KPK Siap Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus Ini
"Permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar, di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan," tutur Jokowi.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan. Dan perlu dibentuk special envoy ASEAN, yaitu sekjen dan ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN, yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Center," katanya melanjutkan.
Pernyataan Jokowi ini lantas menarik perhatian Andi Arief yang menyoroti salah satu permintaan Jokowi terhadap Myanmar, yakni melepaskan tahanan politik.
Secara singkat, politisi Partai Demokrat itu menanyakan pernyataan Jokowi terkait pelepasan tahanan politik.
