Network
PR DEPOK – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar heran saat muncul pertanyaan doa qunut di tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Gus Umar, untuk menjadi guru agama pun tak diberikan pertanyaan ketika salat membaca doa qunut atau tidak.
Dinilai tak masuk akal, lantas Gus Umar menyindir bahwa pertanyaan itu adalah cara untuk mengusir penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan kawan-kawan dari KPK.
Pendapat tersebut disampaikan Gus Umar melalui akun Twitter pribadinya @UmarAlChelsea_ pada Selasa, 4 Mei 2021.
“Bahkan test jadi guru agama dimanapun tak ada pertanyaan anda baca Qunut atau tidak ketika sholat. Apa hubungannya baca qunut dgn test wawasan kebangsaan versi @KPK_RI ? Gak gitu juga kali caranya buat usir Novel Baswedan cs dari KPK woi!!!” ujarnya.
Diketahui, baru-baru ini pertanyaan dalam ujian TWK bagi pegawai KPK menjadi perbincangan publik. Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos.
Ada pun salah satu pihak internal KPK mengatakan bahwa pertanyaan di dalam tes tersebut lebih terkait radikalisme daripada kebangsaan.
Sebagai informasi, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar asesmen wawasan kebangsaan bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK.
Asesmen tersebut merupakan salah satu rangkaian proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana amanah UU Nomor 19 Tahun 2019 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Materi dalam asesmen wawasan kebangsaan, yaitu integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak siapapun.
Terakhir, anti radikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
“Materi tersebut penting untuk dilakukan asesmen, mengingat dalam proses rekrutmen awal menjadi pegawai KPK belum dilakukan asesmen terhadap ketiga materi tersebut,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti diberitakan sebelumnya.***
