Network
PR DEPOK - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban, turut menanggapi isu tes wawasan kebangsaan yang menyertakan soal tentang qunut dan pernikahan.
Dalam keterangan tertulisnya, ia mengaku tak akan sanggup dan bingung jika ikut mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan yang seperti itu.
"Tes kebangsaan mencakup pertanyaan pernikahan dan doa qunut? Aduh. Saya keder juga jika dites begitu," ujar Zubairi Djoerban, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @ProfesorZubairi.
Tak cukup sampai di situ, dokter yang merupakan pionir dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia itu juga mewanti-wanti agar semua pihak kembali fokus pada pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.
Ia lantas meminta agar pemerintah tidak melulu membuat drama di tengah kondisi pandemi yang masih menjadi momok di Tanah Air.
"Ayolah, kita kan lagi fokus penanganan pandemi. Jangan melahirkan drama nasional terus. Kasihan masyarakat," tuturnya menambahkan.
Baca Juga: Peluncuran Aplikasi BOS, Kapolri: Demi Kemudahan Masyarakat Akan Dapatkan Pelayanan Optimal
Di ujung keterangannya, Zubairi Djoerban memohon agar penanganan pandemi Covid-19 dijadikan fokus utama saat ini.
"Saya mohon. Fokus dulu pandemi," kata Ketua Satgas Covid-19 IDI itu mengakhiri cuitannya.
Sebelumnya, isu tes wawasan kebangsaan atau TWK ini memang sempat menghebohkan publik, terlebih usai beredar kabar bahwa penyidik senior serta 75 pegawai KPK akan dipecat karena tidak lolos tes tersebut.
Baca Juga: Cobalah 10 Cara Ini Jika Anda Merasa Kesepian, Salah Satunya Meluapkan Perasaan
Kabar tidak lolosnya 75 pegawai KPK ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
"Hari ini KPK mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan BKN (Badan Kepegawaian Negara) terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) dengan hasil sebagai berikut," ujar Nurul menjelaskan.
"Untuk pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang," katanya menambahkan.
Namun, dalam konferensi pers yang diadakan kemarin, 5 Mei 2021, Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyinggung sedikit pun soal pemecatan pegawai yang tidak lolos TWK.
"Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat, tidak ada," tutur Firli Bahuri.
Ia menekankan bahwa lembaga antirasuah itu akan selalu tunduk pada Undang-Undang (UU), sehingga hingga saat ini belum ada niat untuk melakukan pemecatan.
"Karena KPK sangat paham, KPK pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan undang-undang dan menjalankan secara selurus-lurusnya. Kami tunduk pada undang-undang sehingga sampai hari ini belum ada niat kesempatan ataupun keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai," katanya menerangkan.***
