Network
PR DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa kesahihan sehubungan dengan munculnya potongan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Adapun surat yang dimaksud yakni berisi tentang dinonaktifkannya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Kami akan melakukan pengecekan keabsahan potongan surat tanpa tanggal dan cap kedinasan yang beredar tersebut,” ungkap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Minggu, 9 Mei 2021.
Baca Juga: Bukan Babi Panggang, Ternyata Ini Penampakan ‘Bipang’ yang Dipromosikan Jokowi sebagai Menu Lebaran
Lebih lanjut, Ali Fikri menyebut bahwa KPK sangat menyesalkan dengan kemunculan dari potongan surat tersebut.
Di sisi kelembagaan, KPK disebut Fikri berusaha keras untuk menyelesaikan segala tahapan yang berkaitan dengan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan hati-hati agar bisa selesai sesuai dengan waktu yang dicanangkan sebelumnya.
Terkait hal ini, ia meminta agar seluruh pihak untuk tetap berpegang pada informasi resmi yang diberikan oleh pihak KPK sendiri.
“Sekali lagi kami mengingatkan agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK, baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK,” tuturnya.
Dikabarkan, terdapat kejanggalan pada surat yang ditandatangani Firli itu yakni tidak adanya tanggal penetapan keputusan pimpinan KPK sehubungan hasil penilaian TWK yang tidak memenuhi syarat sehubungan dengan rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Ada sekitar empat poin yang termaktub dalam isi surat tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Baca Juga: 171 WNA China Masuk Indonesia, Tifatul: kok Gak Dijagain Pakai Tank Ya, Ada Perlakuan Istiwema?
Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Selanjutnya ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, Cahya H. Harefa yang merupakan Sekjen KPK telah mengeluarkan surat keputusan mengenai penetapan terhadap hasil pemeriksaan TWK untuk diinformasikan kepada pegawai yang telah dinyatakan sudah memenuhi syarat begitupun dengan yang tidak memenuhi syarat.
KPK akan melakukan komunikasi bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehubungan dengan bagaimana kelanjutan dari 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat tersebut.
Cahya juga menuturkan bahwa pihak KPK tak akan melakukan pemberhentian pada 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat sebelum keluar penjelasan dari Kemenpan RB dan BKN.
Pada hari Rabu, 5 Mei 2021, diumumkan hasil TWK yang telah diikuti 1.351 pegawai KPK. Sebanyak 1.274 orang memenuhi syarat (MS), sedangkan peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang beserta dua peserta lainnya yang tidak menghadiri sesi wawancara.***
