PR DEPOK - Ekonom senior, Faisal Basri menanggapi terkait dinonaktifkannya penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.
Pemberhentian itu dilakukan setelah 75 pegawai KPK tersebut dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurut Faisal Basri, kebijakan dinonaktifkannya pegawai KPK tersebut, membuat rezim ini secara moral sebenarnya sudah bangkrut.
Pernyataan itu disampaikan Faisal Basri melalui akun Twitter pribadinya @FaisalBasri, Selasa, 11 Mei 2021.
Ia pun mengatakan bahwa amanat Reformasi kini sudah kandas, hanya ada kata yang perlu dilakukan yakni melawan.
"Rezim ini secara moral sudah bangkrut. Amanat reformasi sudah kandas. Hanya ada satu kata: LAWAN!!!," ujar Faisal Basri.
Menurutnya, jika semua rakyat biasa di Indonesia hanya diam saja, maka rezim ini akan terus berlaku semena-mena.
"Jika kita semua, rakyat biasa, diam saja, rezim ini akan kian semena-mena," kata Faisal Basri.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai melawan korupsi, kolusi dan nepotisme demi meruntuhkan para oligarki.
"Ayo kita mulai dari sekarang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme menggembosi para oligark," ujar Faisal Basri.
Lebih lanjut ia pun menjabarkan dua hal yang perlu dilakukan untuk mulai melawan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Menurutnya, jangan membeli saham perusahaan yang dikuasai oligarki yang masih melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga: Dikabarkan Akan Menikah Usai Lebaran 2021, Ria Ricis: Amin, Mohon Doanya Saja
"1. Jangan beli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN. Kalau masih punya saham mereka: jual segera," kata Faisal Basri.
Kedua, yakni boikot bank BUMN dan non BUMN yang masih akan melakukan pembiayaan terhadap perusahaan oligarki.
"2. Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu. Silakan tambahkan apa lagi yang kita bisa," kata Faisal Basri.
Menurutnya, cara itu mungkin akan cukup berdampak pada kehidupan tetapi tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan.
"Hidup kita mungkin akan lebih susah. Namun, tak ada perjuangan tanpa pengorbanan," ujar Faisal Basri.
Disebutnya, bahwa perlawanan harus digencarkan agar Presiden bisa melakukan tindakan untuk menyelamatkan KPK.
"Perlawanan harus kita gencarkan sampai Presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK," kata Faisal Basri.
Ia pun mengaku telah mulai menarik saldonya di satu bank BUMN, dua bank lainnya akan menyusul.
"Saya sudah mulai menarik seluruh saldo yang bisa ditarik di satu bank BUMN. Dua bank BUMN lagi menyusul," kata Faisal Basri.
Pernyataan panjang itu ditanggapi oleh mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, itu merupakan suatu pernyataan yang amoral dari seseorang yang berbicara tentang kebangkrutan moral.
Tanggapan itu disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3, pada Rabu, 12 Mei 2021.
"Sebuah pernyataan yg sesungguhnya amoral dari seorang yg bicara ttg kebangkrutan moral," ujar Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia pun menjelaskan, menurutnya pelaksanaan TWK itu atas aturan negara, bukan atas selera penguasa. Ia pun menyebut bahwa semua wajib menerima aturan dan konsekuensinya.
"Bung, TWK itu dilakukan atas nama aturan negara, bkn atas nama selera penguasa. Semua wajib menerima aturan dan konsekwensinya, jika msh punya moral soal hukum dan moral soal berbangsa," kata Ferdinand Hutahaean.***