Network
PR DEPOK - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara soal pro kontra Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK yang berujung pada dinonaktifkannya 75 pegawai KPK.
Menurut Jokowi, hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu tidak berarti harus dijadikan dasar untuk memberhentikan ke-75 pegawai KPK yang tidak lulus tes tersebut.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter resmi @jokowi.
Baca Juga: Bidang Usaha Ini Jadi Prioritas Vaksinasi Gotong Royong yang Telah Dimulai
Tak hanya itu, orang nomor satu RI itu pun menyarankan agar kekurangan pada para pegawai yang tidak lulus ini bisa diperbaiki dengan pendidikan kedinasan.
"Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," tutur Jokowi menambahkan.
Sang Presiden lantas mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak dari para pegawai itu sendiri.
Baca Juga: Sebanyak 2.100 Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Tiba di Jakarta Hari Ini
Selain itu, Jokowi juga meminta agar para pihak yang terlibat dalam pengadaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini segera melakukan tindak lanjut terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes tersebut.
"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini," katanya menjelaskan.
Lebih lanjut, Presiden RI ke-7 itu menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan lembaga antirasuah harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Klaim Foto Jokowi Menyantap Sate Daging Babi, Simak Faktanya
Oleh karena itu, kata Jokowi melanjutkan, pengalihan status pegawai menjadi ASN ini seharusnya menjadi bagian dari upaya untuk memberantas korupsi dengan lebih sistematis.
"KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu di akhir pernyataannya.
Untuk diketahui, 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebelumnya telah dinonaktifkan dari jabatannya di lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: Rocky Gerung Diduga Kritik Jokowi Soal Konflik Israel-Palestina, Henry Subiakto Bereaksi Keras
Penonaktifan ini berdasarkan SK Nomor 652 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK.
Dengan dikeluarkannya SK tersebut, 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini telah dinonaktifkan, termasuk salah satunya adalah penyidik senior, Novel Baswedan.***
