Network
PR DEPOK - Pengamat politik, Rocky Gerung, mengamati sikap Indonesia yang menolak proposal resolusi PBB, yakni Responsibily to Protect atau R2P, serta menolak pencegahan genosida, kejahatan perang, dan pembersihan etnik.
Menurut Rocky Gerung, sikap Indonesia ini membuat negara tersebut masuk ke dalam daftar negara yang memalukan lantaran menolak proposal resolusi PBB soal perlindungan Hak Asasi dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
"Saya malu, apa yang mau dibanggain kalau dunia mendaftarkan kita di dalam list of shame," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Selain masuk dalam list of shame, Rocky Gerung juga menyoroti fakta bahwa Indonesia juga masuk ke dalam daftar 20 negara dengan keamanan siber paling buruk di dunia.
Keamanan siber yang buruk ini, ujarnya, membuat rakyat Indonesia merasa diteror dengan adanya kemungkinan akun yang diretas, penyebaran informasi palsu, atau privasi yang terganggu.
"Jadi kita semua terteror, kalau hidup kita diteror secara kekerasan fisik, kita mungkin bisa membuat benteng perlawanan. Tapi kita diteror karena kita tidak punya kebebasan lagi, tidak punya privasi lagi," kata pengamat politik tersebut.
"Jadi batin kita itu diteror oleh kedunguan kebijakan yang memungkinkan orang mengintip privasi orang lain, masuk dalam percakapan yang tidak diundang, lalu menutup akses di antara jurnalis dan petugas-petugas hukum antikorupsi," tuturnya memaparkan.
Keamanan siber ini, lanjutnya, semakin melengkapi penderitaan rakyat Indonesia setelah sebelumnya menderita dari segi ekonomi yang tidak tumbuh dan utang negara yang besar hingga mencapai Rp10.000 triliun.
Pria yang juga seorang filsuf ini lantas menilai bahwa dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, tak ada yang bisa dibanggakan dari Indonesia.
Baca Juga: Perpanjangan Penyaluran BST Sebesar Rp300 Ribu pada Bulan Depan, Kemensos Masih Menunggu Kemenkeu
Kendati demikian, Rocky Gerung tetap menegaskan bahwa publik tetap optimis meyakini Indonesia bisa memberikan suatu kebanggaan, terlebih di dalam upaya untuk mempercepat perubahan politik.
"Kalau soal politik kita optimis bahwa perubahan harus dipercepat, perubahan politik, perubahan kekuasaan," katanya menerangkan.
Meskipun Kementerian Luar Negeri RI membantah bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memalukan, Rocky Gerung mengatakan bahwa yang dibantah oleh Kemenlu adalah soal prosedur.
Baca Juga: Facebook: Kebijakan Baru Privasi WhatsApp hingga Terancam dari Playstore Akibat Rating Menurun
Menurutnya, Kemenlu seolah tidak memahami tuntutan untuk menghormati Hak Asasi Manusia.***
