Network
Sementera itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri dan BKN bekerja sama menelusuri data sebanyak 97.000 PNS yang diduga fiktif.
"Ini jelas ada yang tidak beres, dan saya meminta kepolisian untuk membantu BKN dalam mengusut kejadian ini," katanya.
Sahroni mengaku heran bagaimana negara bisa mengeluarkan dana ke ASN fiktif selama bertahun-tahun. Jadi, Polri dan BKN dimimta bekerja sama menelusuri hal tersebut.
Polri juga diminta menelusuri ke mana penggunaan uang gaji kepada para PNS fiktif itu. Kasus itu harus diinvestigasi secara serius.
"Mengapa bisa terus terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Jangan-jangan ada penyelewengan pidana," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BKN, Bima Hari Wibisana mengungkapkan data PNS fiktif terjadi saat memutakhirkan data pada 2014.
BKN mencatat nama-nama ASN, tetapi tidak diketahui keberadaannya, tapi mereka memperoleh gaji dan iuran pensiun.
Pada kesempatan terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sependapat BKN dan Polri mesti melakukan penyelidikan terkait data 97.000 PNS yang misterius.
“Meminta BKN bersama kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, dan memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelas, mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat," ucapnya.***
